SURABAYA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan empat strategi untuk menguatkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank milik pemerintah daerah. Strategi ini menjadi fokus utama mengingat posisi Kemendagri sebagai pembina sekaligus pengawas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, terutama dalam hal keuangan. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan bahwa langkah pertama adalah mendukung BPD agar dapat melakukan *linkage* atau kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan oleh Maurits pada acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD untuk periode 2024–2027 di Jakarta. Selanjutnya, strategi kedua yang diusulkan adalah memperkuat BPD dengan menyediakan layanan perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini penting agar BPD dapat lebih responsif terhadap dinamika ekonomi yang terjadi di masyarakat setempat. Kemudian, strategi ketiga melibatkan kolaborasi BPD dengan berbagai korporasi dan badan usaha lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antara sektor perbankan dan dunia usaha. Terakhir, strategi keempat adalah mendorong BPD untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pelaku UMKM, yang diharapkan akan meningkatkan kapasitas serta daya saing para pelaku usaha di daerah. Mengacu pada jumlah BPD yang tersebar di seluruh Indonesia, Maurits mencatat keberadaan 27 BPD dan 212 BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dari total 1.057 badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada, BPD menunjukkan kontribusi yang signifikan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa total aset dari 27 BPD tersebut mencapai Rp992 triliun, dengan laba yang tercatat sebesar Rp6.793,59 miliar, setara dengan sekitar Rp6,793 triliun. Dengan adanya strategi penguatan ini, diharapkan BPD bisa berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengembangkan sektor UMKM di masing-masing daerah. ANTARA