SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait permintaan untuk relokasi warga Desa Rantau Suang, Kecamatan Telaga Antang, yang terdampak banjir.

“Nanti kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah di semua tingkatan. Jika relokasi memang wajib dilakukan, kami akan upayakan bersama. Kami juga akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu warga yang kesulitan pasca bencana ini,” kata Rimbun, Senin, 14 Oktober 2024.

Dirinya akan memantau langsung kondisi warga di lapangan, terutama karena desa tersebut berada di Dapil 5, wilayah yang menjadi fokus perhatiannya.

"Kami pasti akan turun untuk memastikan semua berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," tambahnya.

DPRD Kotim berharap koordinasi dengan pemerintah daerah dan provinsi dapat mempercepat rencana relokasi. Dengan adanya sinergi antara DPRD, Pemkab Kotim, dan Pemprov Kalimantan Tengah, diharapkan solusi bagi warga Desa Rantau Suang dapat segera terwujud.

Sebelumnya, Kepala Desa Rantau Suang, Sider, melaporkan bahwa banjir sering melanda desanya yang terletak di tepian Sungai Mentaya. Ia menyebutkan banjir terbaru terjadi pada 8 Oktober 2024, saat air sungai tiba-tiba meluap tanpa adanya hujan di desa mereka.

Menurut Sider, banjir di desa tersebut biasanya berlangsung sekitar 6 hingga 9 jam, tetapi arusnya sangat deras dan membahayakan. Akibatnya, banyak bibit ternak seperti babi dan ayam hanyut, serta akses jalan ke desa hampir terputus. Ia menjelaskan bahwa banjir sering terjadi tanpa tanda-tanda, diduga karena curah hujan di daerah hulu sungai yang menyebabkan luapan air.

Banjir di desa tersebut telah menjadi masalah bagi warga. Bahkan pada tahun 2001, banjir setinggi tiga meter menyebabkan dua rumah warga hanyut terbawa arus.

Saat ini, terdapat 40 rumah yang dihuni 51 kepala keluarga (KK) yang selalu terdampak banjir. Rumah-rumah tersebut sebagian besar terbuat dari kayu yang sudah tua dan berisiko terbawa arus jika banjir besar kembali terjadi.

“Warga memang berharap bisa direlokasi. Saya pribadi siap menghibahkan tanah saya sendiri jika ada bantuan dari pemerintah untuk membangun perumahan baru yang lebih aman,” kata Sider.

Sider menambahkan bahwa beberapa tahun lalu pernah ada program pemindahan warga ke lokasi yang lebih tinggi, namun tidak semua warga ikut dalam relokasi tersebut.

“Dulu pernah ada program Bina Desa, tapi hanya untuk warga yang tidak memiliki rumah. Warga yang masih memiliki rumah memilih bertahan dan sekarang terus terdampak banjir,” paparnya. (DEWI PATMALASARI/j)