JAKARTA –
**Borneonews - Surabaya**, Politikus Anas Urbaningrum mengemukakan bahwa saat ini terdapat fenomena yang disebut *overlap* antara aktor-aktor politik dengan aktor-aktor ekonomi di dalam partai politik. Dia menegaskan bahwa penggabungan ini semakin nyata, terutama terlihat dalam komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, serta kabupaten/kota, yang menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan antara kedua kelompok tersebut. Dalam sebuah diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Anas menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomena ini. Ia mencatat bahwa adanya *overlap* antara ruang politik dan ekonomi menjadi lebih signifikan dan berkontribusi terhadap pengembangan kekuatan oligarki dalam masyarakat. Menurutnya, pada era Orde Baru yang dikendalikan oleh Presiden Soeharto, terdapat pemisahan yang jelas antara ruang politik dan ekonomi, yang memungkinkan kontrol yang lebih baik. Namun, ketika kekuasaan terpecah-pecah saat ini, partai-partai malah lebih berfungsi sebagai *event organizer* untuk kepentingan ekonomi. Perannya yang berubah ini berpotensi mengaburkan cita-cita reformasi yang dimulai pada tahun 1999. Anas memperingatkan bahwa dengan pergeseran fungsi tersebut, kepemilikan partai juga tidak semakin modern. Ia berpendapat bahwa saat ini, partai-partai lebih mirip dengan toko kelontong ketimbang perusahaan modern di mana saham dapat dimiliki secara publik. Dalam pandangan Anas, kalangan akademis harus memahami bahwa sebelumnya terdapat kompetisi yang berlandaskan ideologi. Ia menyoroti bahwa sistem politik berbasis ideologi, jika masih dipertahankan di tengah sistem presidensial yang ada, bisa saja memicu ketidakstabilan politik. Ia mengklaim bahwa pragmatisme dalam politik partai lebih berbahaya dibandingkan dengan pragmatisme dalam ideologi negara karena ideologi negara sudah dianggap final. Anas juga mencermati adanya partai baru yang struktur kepemilikannya tetap tunggal. Ini mengakibatkan proses penggantian pengurus atau pemecatan anggota menjadi tidak sulit. Dia mencatat bahwa meskipun ada partai yang telah berpuluh tahun terlibat dalam pemilihan umum, terdapat banyak aspek yang tidak dijalankan, menandakan pergeseran cara pandang dalam pengelolaan partai. Ia menganggap fenomena ini sebagai bahan penelitian yang menarik, meskipun untuk membangun konteks politik yang demokratis, perjalanan masih sangat panjang. Selama sepuluh tahun terakhir, menurutnya, perhatian terhadap pembangunan partai politik yang berkualitas semakin berkurang. Anas menggarisbawahi bahwa demokrasi tidak seharusnya diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi seharusnya dijadikan prinsip dasar yang perlu diatur secara mendasar, termasuk melalui revisi undang-undang partai politik. Ia juga menyatakan pesimis terhadap perubahan jika kondisi saat ini tetap berlanjut. Di samping itu, Anas menyampaikan bahwa semua organisasi membutuhkan sistem yang dapat memfasilitasi kompetisi, konflik, dan konsensus. Tanpa pelatihan yang tepat dalam kompetisi internal, dia khawatir bahwa tidak akan ada *soft skill* yang diperlukan untuk mengelola partai. Hal ini diharapkan dapat mendorong munculnya kepemimpinan politik yang kuat, yang merupakan bagian dari keterampilan politik. Dia menyimpulkan bahwa aktivis politik harus bersungguh-sungguh, berani, dan siap bekerja keras. Jika tidak memiliki komitmen ini, Anas mengingatkan bahwa organisasi yang dibina akan menjadi tidak terawat dan mudah runtuh. ANTARA