JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) mengingatkan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk segera memperbaiki tata kelola lingkungan dan sosial yang berkelanjutan di sektor mineral kritis. Hal ini termasuk dalam konteks hilirisasi nikel yang semakin penting bagi perekonomian negara. Ketua panitia sekaligus Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA), Linda Rosalina, menekankan bahwa pertemuan tersebut menjadi sangat krusial. Pasalnya, kehadiran berbagai organisasi yang aktif dalam advokasi di sektor tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sektor pertambangan dan industri mineral kritis. "Dalam hal ini, kami mendesak pemerintah baru Prabowo-Gibran untuk mendengarkan langsung aspirasi warga yang terkena dampak dan segera mengambil langkah konkret dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab. Hilirisasi nikel seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir orang, melainkan perlu melindungi hak masyarakat serta memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan bersama,” ujar Linda. Lebih lanjut, Linda menjelaskan bahwa dalam KNMKI yang telah berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober, dihasilkan sebuah komunike bersama. Komunike tersebut menegaskan pentingnya seluruh pemangku kepentingan dalam sektor mineral kritis, terutama nikel, untuk memperhatikan hak asasi manusia bagi kelompok sosial yang marjinal. Selain itu, diharapkan terdapat tata kelola lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Dalam dokumen komunike ini, yang disusun oleh lebih dari 60 organisasi dan komunitas, terdapat tuntutan untuk pengelolaan sumber daya mineral yang memperhatikan hak asasi manusia, serta dampak lingkungan di lapangan. Selain itu, komunike tersebut juga menyerukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, agar hilirisasi nikel tidak sekadar dipandang dari aspek pertumbuhan ekonomi. Dalam realitanya, banyak dampak yang timbul terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan hilirisasi nikel. Rudiansyah dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) juga menambahkan pendapat serupa. Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam menghadapi hadirnya industri mineral kritis di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pemahaman tentang informasi yang jelas mengenai keberadaan industri di wilayah mereka sangat penting. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan* (Padiatapa). "Isu hak masyarakat adat dan lokal tidak hanya sebatas pada kompensasi lahan, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam mengenai alasan, tujuan, dan konsekuensi dari proyek-proyek industri mineral kritis terhadap kehidupan mereka," jelas Rudiansyah. ANTARA