JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini meluncurkan buku ajar untuk Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini adalah hasil kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, yang mengintegrasikan kurikulum terkait pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil dalam pendidikan tinggi. Sri Suning, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, menjelaskan bahwa kehadiran buku ini merupakan langkah nyata untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH). Salah satu fokusnya adalah pengembangan program edukasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di perguruan tinggi. “Diharapkan, buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat berfungsi sebagai panduan yang bermanfaat bagi pendidik dalam menyampaikan materi yang menarik serta bermakna bagi mahasiswa,” ungkap Suning saat acara peluncuran yang diadakan secara daring. Lebih lanjut, Suning menekankan pentingnya buku ini sebagai sumber informasi yang dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai nilai pendidikan kewarganegaraan. Ia berharap buku ini mampu menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Buku ajar tersebut mencakup sembilan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang harus dicapai oleh dosen sebagai instrumen penting. CPMK ini meliputi aspek kemampuan, sikap, dan pengetahuan yang perlu dikuasai mahasiswa secara optimal. Dalam buku ini, terdapat 14 kegiatan belajar yang dilengkapi dengan contoh projek kewarganegaraan di setiap bab. Materi ajar ini dirancang untuk mendorong pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan pendekatan *project based learning* dan *problem based learning*, serta metode pembelajaran aktif lainnya. Suning juga mengingatkan bahwa MKWK di perguruan tinggi memainkan peran yang sangat penting dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan dan membentuk sikap serta perilaku mahasiswa melalui proses pembelajaran. Ia mengajak dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk beradaptasi dari metode pengajaran yang konvensional menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif. Dosen diharapkan dapat menggunakan metode pembelajaran aktif, seperti studi kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek, yang dapat menjadi indikator kinerja utama dalam pendidikan tinggi. Dengan implementasi ini, pembelajaran MKWK diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi bangsa melalui pendekatan yang akademis dan kontekstual. Salah satu contohnya adalah pengawasan terhadap pengembangan program edukasi di bidang pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil di institusi pendidikan tinggi. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menjelaskan bahwa pengembangan materi ajar ini sejalan dengan tujuan kedua Stranas AKPSH, yaitu memperluas program edukasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di perguruan tinggi. Maliki berharap pelaksanaan materi ajar ini akan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan akademisi. Ia juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi dari semua pihak terkait, sehingga dapat bersama-sama mengatasi progres, capaian, tantangan, dan hambatan yang mungkin timbul di lapangan. “Semoga upaya kita dalam meluncurkan materi ajar ini dapat memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kesadaran serta keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan penting. Hal ini tentunya akan mendukung percepatan AKPSH secara lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga,” tutup Maliki. ANTARA