JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengonfirmasi bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dua hari yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, mereka menandatangani dua dokumen penting sebagai langkah awal sebelum Abdul Mu'ti dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada hari Senin. Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa dua dokumen yang ditandatangani mencakup pernyataan kesediaannya untuk mengemban posisi sebagai menteri dalam kabinet baru yang akan dibentuk. Dokumen kedua adalah sebuah *Pakta Integritas* yang menetapkan komitmen untuk setia kepada negara serta mendukung pemerintahan Prabowo, di samping menjaga wibawa presiden dan martabat bangsa. Dia menegaskan, “Dokumen pertama adalah kesediaan untuk menjadi menteri. Sedangkan dokumen kedua adalah *Pakta Integritas* yang bersifat normatif. Hal ini mencakup kesetiaan kepada negara dan kesiapan untuk mendukung pemerintahan Prabowo serta menjaga wibawa presiden dan bangsa.” Sebelumnya, Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh yang dianggap potensial untuk menduduki jabatan menteri di kabinet mendatang. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Prabowo yang terletak di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan penugasan serta arahan kepada para calon menteri. Beberapa nama lain yang juga dipanggil dan diharapkan menerima penugasan sebagai menteri antara lain Prasetyo Hadi, Sugiono, Widiyanti Putri Wardhana, dan Ahmad Yudhoyono (AHY), serta lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Mu'ti menerima amanah untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Ia menyatakan, "Saya diberi amanah oleh beliau untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah." Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Abdul Mu'ti mengaku belum memiliki informasi. Namun, jika ia resmi ditunjuk sebagai Mendikdasmen, maka pembagian kementerian secara otomatis akan terjadi. "Jika itu adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka secara otomatis tidak mencakup bidang pendidikan tinggi. Posisi ini akan mencakup pra sekolah, SD, SMP, serta pendidikan informal dan non-formal," katanya. Menurut Abdul Mu'ti, Prabowo tidak menjelaskan tentang pemisahan tersebut. Ia hanya mengungkapkan bahwa tugas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat krusial dan mendasar dalam usaha membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. "Ini adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945," tambahnya. ANTARA