PADANG –
**Borneonews - Lubuk Basung**, Pemerintah Kabupaten Agam yang terletak di Sumatera Barat telah menerima alokasi dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp10,95 miliar. Dana tersebut ditujukan untuk merehabilitasi tujuh infrastruktur, termasuk jembatan dan sistem irigasi, yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Marapi. Pejabat Sementara Bupati Agam, Endrizal, menjelaskan bahwa bantuan keuangan ini berasal dari program Dana Siap Pakai (*Disaster Response Fund*) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (*BNPB*) dan dilaksanakan oleh BPBD Agam di Lubuk Basung. Ia menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur untuk mempercepat proses rehabilitasi di wilayah terdampak. Sebagian dari dana hibah ini, yaitu Rp3,4 miliar, akan digunakan untuk perbaikan darurat jembatan Madang Satu. Hal serupa juga berlaku untuk jembatan Kubu Sarunai yang memerlukan alokasi dana sebesar Rp3,4 miliar, serta perbaikan darurat di Tabek Berawal yang dianggarkan Rp1,8 miliar. Selain itu, perbaikan tanggul irigasi Banda Tambuo dan Banda Gadang masing-masing mendapatkan alokasi Rp500 juta dan Rp750 juta. Tanggul irigasi di Barusuang juga akan mendapatkan perhatian dengan alokasi Rp500 juta, sementara tanggul irigasi Pincuran Sunsang akan menerima Rp600 juta untuk rehabilitasi. Endrizal menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan. Diharapkan bahwa seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat dimulai pada awal November 2024. Lebih lanjut, Bupati Agam juga menjelaskan bahwa BNPB telah menyetujui bantuan untuk 258 unit rumah yang terdampak bencana banjir bandang dan lahar dingin dari Gunung Marapi. Namun, penyaluran bantuan ini masih terhambat oleh keharusan untuk melengkapi beberapa dokumen, termasuk petunjuk teknis yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana. Pemerintah daerah juga sedang menyiapkan data penerima bantuan, yang mencakup informasi pribadi penerima, foto kerusakan rumah, titik koordinat lokasi, serta salinan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Petunjuk teknis tersebut telah dibahas bersama tim BNPB dan wilayah atau kota lain di seluruh Indonesia. Saat ini, mereka masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi terkait lokasi pembangunan untuk rumah yang rusak berat. Selain itu, survei terkait lahan pertanian yang terkena dampak bencana telah dilakukan, dengan total luas lahan yang rusak tercatat sebesar 103,471 hektare. Rincian tersebut mencakup lahan yang rusak berat seluas 94,306 hektare dan lahan yang rusak ringan seluas 9,165 hektare. Dalam upaya pemulihan, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (*APBN*) tahun 2024 sudah disiapkan untuk kegiatan optimalisasi lahan di Kecamatan Canduang, Ampek Angkek, Baso, Banuhampu, dan Sungai Pua. Endrizal menambahkan bahwa dana tersebut saat ini sudah tersedia di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, dan tengah menunggu revisi petunjuk teknis dan nota kesepahaman dengan TNI untuk melaksanakan proyek di lapangan. ANTARA