JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua telah mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen sepanjang hampir satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kenaikan IPM ini disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, dari 27,6 persen pada tahun 2014 menjadi 21 persen pada tahun 2023. Kastorius menjelaskan bahwa kemajuan ini tidak lepas dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yang memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Melalui berbagai program yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah telah mampu mengatasi tantangan yang ada di Bumi Cenderawasih. Kastorius menambahkan bahwa RIPPP memiliki delapan variabel turunan yang lebih konkret, termasuk upaya penanganan stunting, akses pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan harapan hidup. "Dari pendekatan ini, kita secara langsung menargetkan permasalahan riil yang dialami masyarakat Papua," ucapnya. Selain itu, untuk mendukung kemajuan di Papua, pemerintah juga telah mengucurkan dana otonomi khusus yang dirancang untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan dasar. Selama dekade terakhir, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp117 triliun untuk dana otonomi khusus. Peningkatan alokasi dana tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 16 persen dibandingkan dengan yang disediakan sejak tahun 2004. Kenaikan dana ini berperan penting dalam kemajuan yang dicapai di Papua, khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Kastorius juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus berlangsung semakin efektif berkat pengawasan ketat dari Badan Pengawas dan Pemberdayaan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK). Meskipun pembangunan di Papua menghadapi beragam tantangan, seperti kompleksitas geografi dan aksesibilitas yang sulit, upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi tetap berjalan dengan baik. Hal ini berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peningkatan konektivitas telah memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan IPM. "Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki konektivitas antar wilayah, yang sangat penting untuk distribusi logistik dan pelayanan masyarakat," tambah Kastorius. Program penanganan stunting juga diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan target penurunan stunting minimum sebesar 4 persen setiap tahunnya, pemerintah fokus pada penyediaan gizi yang baik bagi anak-anak. "Kami yakin dengan mengatasi masalah gizi, kita bisa meningkatkan produktivitas dan kesehatan generasi muda Papua," jelasnya lebih lanjut. Selain itu, pemekaran wilayah di Papua yang telah menghasilkan empat daerah otonomi baru juga diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan. Dari pengalaman pemekaran Papua Barat pada tahun 1999, menunjukkan tren peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan yang jauh lebih baik. "Dengan enam provinsi baru di Papua, kami optimis dampak positifnya akan semakin meluas," papar Kastorius. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang terencana serta fokus, pembangunan di Papua dapat memberikan hasil yang signifikan. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan wilayah Papua akan terus mengalami kemajuan, meningkatkan IPM, dan menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga dapat menjadikan wilayah tersebut lebih sejahtera dan berdaya saing. "Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap program diarahkan untuk kemajuan Papua," tutupnya. ANTARA