JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Epin Saepudin, mengemukakan pentingnya pengembangan strategi dalam penyampaian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa benar-benar dapat memahami inti dari bahan ajar yang disampaikan oleh dosen di perguruan tinggi. Baru-baru ini, MKWK Pendidikan Kewarganegaraan telah diperkenalkan dalam bentuk buku ajar yang terintegrasi dengan kurikulum pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Buku ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Senin. Epin menegaskan, "Penting untuk memastikan materi ajar dapat dipahami dengan baik, hal ini lebih berkaitan dengan *delivery* strategi." Ia menambahkan, tujuan dari pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu memahami isi penyampaian materi oleh dosen dengan jelas. Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah diskusi daring terkait peluncuran buku MKWK Pendidikan Kewarganegaraan di Jakarta. Sebagai salah satu anggota tim penyusun buku ajar tersebut, Epin menjelaskan bahwa materi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termuat dalam bab keenam yang membahas “Kewarganegaraan Indonesia” dan dilanjutkan dengan bab ketujuh tentang “Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara.” Buku ajar ini tidak hanya menyajikan pemaparan teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan analisis kasus yang dapat mendorong interaksi dan dialog antara mahasiswa dan dosen. Ia juga menyoroti perlunya metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*). Dengan ini, diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kampanye sosial di masyarakat yang menekankan pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. "Dalam buku ini sudah terdapat *case study*, dilengkapi dengan proyek kewarganegaraan. Selain itu, pembaca, baik dosen maupun mahasiswa, diajak untuk mencari referensi tambahan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,” ungkap Epin lebih lanjut. Namun, sebelum materi ini diterapkan dalam pendidikan tinggi, Epin berpendapat bahwa perlu ada penyelenggaraan *workshop* atau pelatihan tambahan yang melibatkan dosen pengampu MKWK. Selain itu, Kemendikbudristek juga mesti melakukan evaluasi menerapkan buku ajar ini untuk menilai tingkat keberhasilannya di lapangan. Buku ajar MKWK mencakup sembilan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan dibagi ke dalam 14 kegiatan belajar. Setiap bab dilengkapi dengan contoh-contoh proyek kewarganegaraan yang bertujuan mendorong terlaksananya pembelajaran yang aktif. Penerbitan buku ajar MKWK Pendidikan Kewarganegaraan merupakan langkah yang sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 yang mengatur Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH). Salah satu hasil dari regulasi ini adalah pengembangan program edukasi terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di institusi pendidikan tinggi. ANTARA