JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua melalui Inspektorat setempat mengajak semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersama-sama meningkatkan capaian nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang pada triwulan ketiga baru mencapai angka 20. Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang, menekankan pentingnya peningkatan nilai MCP sebagai langkah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Dalam pernyataan yang disampaikan di Jayapura, Anggiat menyatakan, "Peningkatan nilai MCP harus menjadi fokus utama kita, dan untuk itu, kami bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun rencana aksi pencegahan korupsi. Kami berharap ini dapat menjadi perhatian serius bagi OPD." Lebih lanjut, Anggiat menjelaskan bahwa pencapaian nilai MCP pada tahun sebelumnya adalah 94, dan target untuk tahun ini harus mencapai 95. Hal ini menuntut komitmen dan keseriusan dari semua pihak dalam meningkatkan nilai MCP untuk tahun 2024. "Memang, tantangan di tahun 2024 akan lebih besar. Dari delapan indikator yang ada, satu di antaranya memerlukan perhatian lebih, tidak sekadar formalitas tetapi hasil konkret yang membawa manfaat," tambahnya. Anggiat merinci delapan indikator yang dimaksud, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa indikator pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri. "Fokus kita bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada manfaat nyata dari pembangunan tersebut. Ini bukan sekadar formalitas," ujar Anggiat. Sementara itu, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, menggarisbawahi bahwa capaian MCP Papua masih rendah dengan angka 20 pada triwulan ketiga. Ia berharap bahwa kegiatan ini dapat memicu peningkatan penilaian tersebut. Dian menambahkan, "Kami tidak ingin kondisi ini berlanjut, dan tindakan yang tidak mengembalikan fasilitas pemerintah harus segera ditanggulangi agar tidak menghalangi penilaian MCP." Dian juga menjelaskan pentingnya pengelolaan anggaran dengan baik. "Dengan keterbatasan anggaran saat ini, kita harus menghindari korupsi. KPK akan terus mendorong pengembalian aset yang hilang," tegasnya. Ia menutup dengan pernyataan bahwa KPK tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika upaya pengembalian tersebut tidak membuahkan hasil. ANTARA