BENGKULU –
**Borneonews - Rejang Lebong**, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang terletak di Provinsi Bengkulu, menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka stunting atau pertumbuhan terhambat pada balita. Saat ini, tingkat stunting di wilayah ini mencapai 28,6 persen, dan Pemkab berkomitmen untuk menurunkannya menjadi di bawah 14 persen. Pjs Bupati Rejang Lebong, Herwan Antoni, mengungkapkan bahwa tingginya angka stunting saat ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Dalam acara yang membahas program *bangga kencana* dan upaya percepatan penanganan stunting, Herwan menekankan bahwa tujuan penurunan angka stunting di daerah ini sangat penting untuk dicapai. "Dari 100 balita, delapan di antaranya mengalami stunting. Ini adalah angka yang perlu kita turunkan secara signifikan," ungkapnya. Percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas Pemkab, tetapi melibatkan kolaborasi semua pihak yang terkait, terutama dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS). Dengan target Provinsi Bengkulu di angka 12,55 persen, Herwan mendorong agar seluruh anggotanya melakukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Ia juga menambahkan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita melalui Posyandu. "Sebagai bentuk tanggung jawab, kita perlu memastikan bahwa pemeriksaan dan pengukuran kesehatan dilakukan pada minimal 80 persen populasi ibu hamil dan balita," tegasnya. Keseluruhan proses pengawalan harus dimulai dari tahap remaja hingga pasca persalinan. Dengan pemantauan yang ketat, akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan stunting di setiap desa atau kelurahan. Hal ini akan memungkinkan pengambilan langkah-langkah yang tepat dalam menanggulangi masalah ini. Nesianto, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, juga memberikan dorongan kepada DP3APPKB Rejang Lebong untuk merealisasikan program-program yang tersisa pada tahun 2024. Ia menekankan pentingnya program *Bangga Kencana*, percepatan penurunan stunting, dan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK). "Kami berharap semua program dapat mencapai 100 persen pada bulan Desember mendatang," tambahnya. Nesianto juga mencatat bahwa angka prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 menjadi 20,2 persen dibandingkan dengan 19,8 persen pada tahun 2023. Diperlukan langkah-langkah strategis oleh semua elemen, dari tingkat provinsi hingga desa, untuk mempercepat penurunan stunting ini. "Sinergi antara bidan desa, kader PKK, dan kader BKB sangat krusial dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak," tutupnya. ANTARA