JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini mengungkapkan informasi terkait nomor telepon dan situs web yang diduga digunakan oleh oknum penipu yang mengaku sebagai perwakilan DJP. Dwi Astuti, selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menginformasikan bahwa pihaknya telah berhasil mengidentifikasi sejumlah modus operandi terbaru yang mengatasnamakan DJP. Di antara praktik penipuan tersebut, terdapat *phishing*, *spoofing*, serta penipuan yang berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP, dan bahkan penipuan yang berkaitan dengan proses rekrutmen pegawai DJP. Dwi menyebutkan beberapa nomor kontak yang dikategorikan sebagai indikasi dari aktivitas penipuan, yaitu +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929. Selain itu, DJP juga mencatat beberapa tautan yang digunakan untuk praktik *phishing*, seperti djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc. Penggunaan tautan tersebut sangat tidak disarankan dan sebaiknya dihindari. Penipuan melalui metode *phishing* seringkali dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau platform daring lainnya. Pesan-pesan ini biasanya berisi tautan yang mengarahkan wajib pajak untuk mengunduh aplikasi atau melakukan pembaruan data pribadi. Sementara itu, teknik *spoofing* melibatkan pengiriman email yang berisi tagihan pajak, namun dengan identitas pengirim yang disamarkan sehingga tampak seolah-olah berasal dari institusi resmi, padahal bukan dari domain @pajak.go.id. Modus lain yang ditemui adalah oknum penipu yang berpura-pura menjadi petugas DJP dan meminta wajib pajak untuk mengirimkan uang dengan alasan sebagai tunggakan pajak. Mereka juga dapat meminta untuk melakukan verifikasi data melalui tautan yang mencurigakan serta mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, dengan tujuan mengarahkan wajib pajak menyelesaikan tagihan tertentu. Lebih jauh lagi, terdapat metode rekrutmen pegawai DJP yang juga digunakan pelaku penipuan. Dalam hal ini, mereka meminta sejumlah uang untuk pendaftaran sebagai pegawai di lingkungan DJP. Dwi Astuti menegaskan bahwa informasi mengenai rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Keuangan tersedia hanya melalui saluran resmi, tanpa biaya apapun. Begitu juga informasi terkait rekrutmen tenaga non-organik, yang hanya disampaikan melalui saluran resmi masing-masing unit kerja DJP. DJP memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum merespons kontak yang mengaku sebagai perwakilan dari DJP. Masyarakat dapat memeriksa informasi melalui laman resmi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pajak.go.id/unit-kerja ketika menerima pesan melalui WhatsApp. Ketika menerima email, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa domain pengirim menggunakan @pajak.go.id. Jika ada tautan, pastikan bahwa alamat tersebut diakhiri dengan pajak.go.id; jika tidak, itu menunjukkan bahwa pengirim bukan dari DJP. Lebih lanjut, DJP menekankan bahwa mereka tidak pernah mengirim pesan yang mengandung *file* berekstensi apk. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk tidak merespons atau membuka pesan semacam ini. Terkait rekrutmen pegawai, masyarakat disarankan untuk melakukan *cross-check* di laman resmi Kementerian Keuangan pada link rekrutmen.kemenkeu.go.id untuk memastikan keakuratan informasi mengenai perekrutan CASN. Jika ada indikasi penipuan melalui pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui berbagai cara, seperti kring pajak di nomor 1500200, faksimile (021) 5251245, email di pengaduan@pajak.go.id, akun Twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, serta melalui *live chat* di www.pajak.go.id. Dwi juga menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi mereka. ANTARA