JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pentingnya pembangunan jaringan gas (*jargas*) untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung kedaulatan energi nasional. Bahlil menegaskan bahwa pengembangan *jargas* sangatlah krusial. Tanpa upaya tersebut, Indonesia akan terus-menerus bergantung pada impor, yang dapat berisiko pada keberlangsungan energi domestik. Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan, "Jargas ini harus kita buat, kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita." Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam acara Repnas National Conference & Awarding Night di Jakarta. Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa kondisi LPG di Indonesia saat ini kurang menggembirakan. Dengan konsumsi nasional mencapai 8 juta ton per tahun, Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 1,7 juta ton. Akibatnya, negara ini terpaksa mengimpor sebanyak 6 hingga 7 juta ton setiap tahunnya. "Menyangkut gas, gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor," ujar Bahlil. Dia menjelaskan bahwa untuk masa depan, program yang akan dijalankan adalah mendirikan industri gas yang dapat menghasilkan kualitas gas yang dapat diubah menjadi LPG jenis C3 (propana) dan C4 (butana). Bahlil mengungkapkan bahwa hasil perhitungan dengan SKK Migas dan Pertamina menunjukkan potensi produksi sekitar 1,5 juta hingga 2 juta ton, sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui *jargas*. Sikap Bahlil sangat tegas mengenai prinsip kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia berpendapat bahwa untuk memastikan kemandirian, langkah-langkah nyata harus dilakukan. Saat ini, beberapa daerah di Indonesia telah memiliki jaringan gas, namun pemanfaatannya belum maksimal. Misalnya, *jargas* di Jawa Timur baru mencapai 6 persen, Jawa Barat 4 persen, dan Jawa Tengah 2 persen. Ia menyoroti problem utama ini, yakni infrastruktur pipa yang belum dibangun secara optimal. "Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya udah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, ini pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol," ujarnya. Dia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur ini penting agar harga gas dapat terjangkau oleh masyarakat. Bahlil juga mencatat bahwa subsidi untuk LPG mencapai sekitar Rp60 triliun hingga Rp80 triliun per tahun. "Itu subsidi kita, karena sejak 2006-2007 harga gas tidak pernah dinaikkan," tambahnya sembari menjelaskan tantangan yang dihadapi sektor ini. Dalam konteks yang lebih luas, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, juga memberikan rekomendasi kepada pemerintahan berikutnya untuk memperluas jaringan *jargas* kota demi mengurangi pengeluaran subsidi LPG. Dia menekankan pentingnya langkah strategis ini untuk memangkas anggaran pemerintah yang kini sangat terbebani oleh subsidi LPG yang mencapai Rp830 triliun. Fanshurullah menilai bahwa pengembangan *jargas* akan menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan subsidi yang saat ini tidak memberikan perubahan signifikan. Hal ini memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk mengganti subsidi LPG dengan perluasan jaringan gas kota, yang secara langsung dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia juga mencatat bahwa pengembangan *jargas* termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. ANTARA