JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengidentifikasi adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PetroChina International Jabung Ltd. selama kurun waktu 2019 hingga 2023. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang mencapai Rp60,04 miliar dari total tujuh paket pekerjaan. Laporan hasil pemeriksaan ini disusun sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif yang berfokus pada komponen *Cost Recovery* dalam pengadaan barang dan jasa di PetroChina International Jabung Ltd., serta instansi terkait lainnya. Laporan ini telah diserahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya sebagai bagian dari proses tindak lanjut. Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto, dalam pernyataannya kepada Kapolda Metro Jaya, Karyoto, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh, ditemukan dugaan sistematis terkait penyimpangan yang melibatkan sejumlah pihak dalam pengadaan barang dan jasa di PetroChina. Ia menekankan bahwa penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan, yakni sebesar Rp60,04 miliar yang berasal dari tujuh paket pekerjaan. Proses pemeriksaan ini merupakan hasil pengembangan dari informasi awal yang diterima oleh BPK. Selain itu, lembaga tersebut juga telah mempertimbangkan surat dari Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang meminta dilakukannya pemeriksaan investigatif dalam perkara ini. Hendra berharap bahwa Polda Metro Jaya dapat menggunakan hasil pemeriksaan investigatif sebagai referensi untuk menyelidiki lebih lanjut kasus yang telah teridentifikasi ini. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Pemeriksaan Investigatif bertujuan untuk mengungkap indikasi kerugian negara atau daerah dan/atau unsur pidana yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh BPK diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan perkara ini, serta memastikan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran negara di masa mendatang. ANTARA