BORNEONEWS, Kobar - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kotawaringin Barat (Kobar), netral dalam menghadapi Pilkada Kotawaringin Barat 2017. Secara konseptual KAHMI akan mendorong demokrasi subtantif yang menghormati kedaulatan rakyat, serta mendorong demokrasi yang transparans dan bukan demokrasi prosedural.
"Menghadapi Pilkada Kobar 2017, KAHMI dan HMI netral secara politik dan tidak terlibat dukung mendukung kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Kobar mendatang," tegas Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Kobar, Suyuti Syamsul, saat pelantikan Majelis Daerah Korps Alumni Mahasiswa Islam, Kotawaringin Barat, di Aula Hotel Mahkota, Pangkalan Bun, Rabu (31/8/2016).
Suyuti juga mengatakan secara konseptual KAHMI akan mendorong demokrasi subtantif yang menghormati kedaulatan rakyat, serta mendorong demokrasi yang transparans dan bukan demokrasi prosedural. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun itu memastikan, KAHMI akan terus mengawal lahirnya proses Pilkada Kobar yang subtantif.
Ia juga berharap bahwa kedaulatan rakyat di Kabupaten Kobar ini betul-betul dihargai tanpa didistorsi oleh kepentingan sesaat atau politik uang, untuk itu, KAHMI akan memberikan nasehat dan masukan bagaimana menyelenggarakan pemilu yang substansi.
Artinya, seluruh elemen tidak hanya mengklaim dan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi tetapi pada saat yang sama proses demokrasi tersebut lebih banyak prosedural. "Demokrasi prosedural yang ada pemilunya, anggota dewannya, ada eksekutif dan yudikatif, yang kita dorong adalah subtansi pada demokrasi yang memberikan penghargaan dan menghormati kedaulatan rakyat," harap Suyuti.
KAHMI menurut Suyuti akan berperan sebagai lembaga pemikir dan supaya KAHMI dapat melebur dan dekat dengan masyarakat akar rumput akan menjajaki pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang nonprofit. (KOKO SULISTYO/N).
