JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak dari Universitas Indonesia, Prof. Haula Rosdiana, mengungkapkan bahwa menurut ekonom terkemuka dan mantan Menteri Perdagangan, Sumitro Djojohadikusumo, diperlukan pajak sebesar 35 persen dari pendapatan nasional untuk mempercepat pembangunan ekonomi tanpa memicu inflasi. Beliau mencatat bahwa kondisi rasio pajak di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Dalam salah satu bukunya yang membahas tentang ekonomi pembangunan, Prof. Sumitro menekankan bahwa rasio pajak ideal adalah 35 persen. "Jika kita bandingkan dengan target yang diinginkan dalam *Asta Cita*, rasio kita masih jauh dari harapan," ucap Haula dalam sebuah acara peluncuran buku di Jakarta. Pemaparan tersebut disampaikan oleh Haula dalam konteks diskusi mengenai buku yang ditulisnya dengan judul *Sambung Pemikiran Politik Pajak Transformatif Sumitro Djojohadikusumo*. Dalam karya itu, beliau memperjelas bahwa rasio pajak yang mencapai 35 persen terdiri dari 15 persen yang dialokasikan untuk pengeluaran administratif dan 20 persen untuk investasi. Dalam Visi dan Misi Asta Cita, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menetapkan target rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 23 persen. Haula menjelaskan bahwa dari angka 15 persen yang dialokasikan untuk pengeluaran operasional, itu mencakup biaya rutin, sementara 20 persen lainnya dimaksudkan untuk tabungan yang berfokus pada investasi. Melalui strategi ini, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat dan terhindar dari inflasi. Kesimpulan dari pemikiran Prof. Sumitro masih sangat aplikatif untuk kondisi saat ini, terutama terkait dengan politik pajak. Beliau menekankan pentingnya pendekatan progresif dalam politik pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Politik pajak pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menggunakan pajak sebagai alat dalam rekayasa sosial, politik, dan ekonomi. "Pajak bukan hanya sekadar perangkat hukum, tetapi juga merupakan simbol relasi yang akrab antara negara dan rakyat," tuturnya. Proses pembangunan ekonomi akan membawa perubahan struktural dalam masyarakat. Ini tampak jelas dari kontribusi pembangunan terhadap pendapatan nasional serta dampaknya pada lapangan kerja dan posisi negara dalam aktivitas pembayaran internasional. Sehingga, Haula menegaskan bahwa pajak harus menjadi sumber utama bagi penerimaan negara yang mendekatkan hubungan antara negara dan rakyat, mencerminkan jiwa bela negara. Sumitro percaya bahwa pajak seharusnya menjadi sumber pembiayaan utama. Mengingat kebutuhan negara yang terus meningkat, pemerintah perlu mengambil langkah cepat, salah satunya dengan perbaikan organisasi serta tata kelola (governansi). Penyempurnaan ini, dalam konteks saat ini, dapat ditafsirkan sebagai transformasi kelembagaan dalam bidang perpajakan dan penerimaan negara. Beliau juga memperingatkan pentingnya mengatasi resistensi terhadap modernisasi kebijakan fiskal, di mana ketidakselarasan tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam masyarakat. Prof. Soemitro Djojohadikusumo adalah seorang tokoh ekonomi berpengaruh di Indonesia. Ia telah menjabat dalam berbagai fungsi pemerintah, termasuk sebagai menteri perdagangan dan perindustrian, serta menteri keuangan. Karier awalnya dimulai sebagai pembantu staf perdana menteri Sutan Sjahrir. Lahir di Kebunen pada 29 Mei 1917, Soemitro meninggal dunia pada 9 Maret 2001 di usia 83 tahun. Ia adalah putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). ANTARA