BANDA ACEH –
**Borneonews - Nagan Raya**, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang berupaya untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025 pada tahun ini. Penjabat Bupati Aceh Barat, Azwardi, mengungkapkan keyakinannya terkait hal ini saat memberikan keterangan kepada wartawan di Meulaboh, pada hari Selasa. Azwardi menargetkan bahwa pengesahan APBK 2025 dapat dilakukan pada tahun 2024, dan ia optimis bahwa semua proses dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam upaya untuk mempercepat pembahasan anggaran, Bupati telah melakukan komunikasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat untuk menjadwalkan pengambilan keputusan mengenai APBK 2025. Saat ini, proses pengesahan masih tertunda akibat masih menunggu keputusan pimpinan definitif DPRK Aceh Barat untuk masa bakti 2024-2029. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menantikan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), yang merupakan bagian penting dari tahapan legislasi sebelum pembahasan APBK dapat dimulai. Azwardi mengingatkan bahwa dewan yang baru saja dilantik membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ia percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik, proses pembahasan APBK 2025 akan berlangsung dengan cepat dan dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih dari itu, Azwardi menekankan pentingnya APBK sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang baik sangat diperlukan untuk berbagai program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga. Sebagai catatan, pada Agustus 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK telah berhasil mengesahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2024. Langkah ini dinilai sebagai kunci untuk mendukung program pembangunan dan mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas sepanjang tahun anggaran. Dalam proyeksi anggaran perubahan untuk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1,41 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,64 triliun. Dalam rincian tersebut, pembiayaan netto diproyeksikan mencapai lebih dari Rp223 miliar. ANTARA