JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya pengembangan jaringan gas untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas elpiji (LPG) dan memperkuat kedaulatan energi nasional. Dalam pernyataannya pada malam konferensi nasional REPNAS di Jakarta, ia menyatakan, "Kita harus membangun jaringan gas. Jika tidak, kita akan sangat tergantung pada impor." Lahadalia menjelaskan bahwa kapasitas produksi LPG di Indonesia saat ini mencapai 1,7 juta ton per tahun, sementara kebutuhan tahunan mencapai delapan juta ton. Dengan kondisi tersebut, negara ini terpaksa mengimpor sekitar 6-7 juta ton LPG setiap tahunnya. Oleh karena itu, ia menekankan kepada pemerintahan selanjutnya untuk lebih fokus pada pengembangan industri gas. Hal ini termasuk kemampuan untuk memproduksi komponen yang bisa diubah menjadi LPG, seperti propane dan butane. "Saya menganut prinsip untuk memprioritaskan kedaulatan. Kita harus mampu mengelola sumber daya alam kita secara mandiri," tambahnya. Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, telah memiliki jaringan gas yang beroperasi. Namun, ia mencatat bahwa jaringan tersebut belum berfungsi secara optimal. "Mengapa? Karena pipa-pipanya belum dibangun. Saya telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun pipa-pipa tersebut dan menjadikannya seperti jalan tol. Dengan demikian, kita dapat menawarkan lebih banyak gas kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau," ujarnya. Lahadalia juga mencatat bahwa pemerintah mengeluarkan dana hingga Rp80 triliun setiap tahunnya untuk subsidi LPG. "Itu adalah subsidi kita. Sejak tahun 2006-2007, kita tidak pernah menaikkan harga gas," ungkapnya. Sebelumnya, pada bulan Juli, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa memberikan saran kepada pemerintahan yang baru akan datang untuk 2024-2029, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, agar memfokuskan pengembangan jaringan gas perkotaan untuk efisiensi anggaran LPG. Ia mengemukakan bahwa kehadiran jaringan gas akan menjadi solusi terbaik dalam penghematan anggaran secara signifikan. Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan sekitar Rp830 triliun (sekitar US$53,3 miliar) untuk distribusi dan subsidi LPG. ANTARA