BORNEONEWS, Sampit – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Shalahuddin, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kotim, Selasa, 15 Oktober 2024.
"Perubahan APBD merupakan kegiatan rutin dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi anggaran," kata Shalahuddin.
Selain itu, perubahan ini juga menjadi langkah untuk menyempurnakan APBD murni yang telah ditetapkan sebelumnya, menyesuaikan dengan perkembangan terkini pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Dengan waktu efektif sekitar 2,5 bulan hingga akhir tahun, Shalahuddin mengajak semua pihak untuk bekerja sama agar penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan daerah dapat mencapai target.
"Meskipun bersamaan dengan persiapan pemilihan kepala daerah, kami tetap optimis dapat memanfaatkan sisa waktu ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan," ucapnya.
Adapun detai APBD perubahan yang disampaikan Shalahuddin yaitu, asumsi pendapatan daerah sebesar Rp2,428 triliun tidak ada perubahan. Asumsi belanja daerah sebelumnya Rp2,474 triliun menjadi Rp2,491 triliun, dengan tambahan Rp16,74 miliar. Defisit anggaran meningkat dari Rp46,48 miliar menjadi Rp63,23 miliar.
Penerimaan pembiayaan dinaikkan signifikan, dari Rp61,76 miliar menjadi Rp234,10 miliar, dengan tambahan Rp172,34 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp15,28 miliar. Kemudian netto sebelum perubahan Rp46,485 miliar, setelah perubahan Rp218,82 miliar bertambah sebesar Rp172,341 miliar.
Shalahuddin menjelaskan penjabaran lebih rinci mengenai APBD Perubahan akan dibahas dalam rapat kerja gabungan antara komisi-komisi DPRD dan pihak eksekutif.
"Kami berharap kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kotim," ujarnya.
Perubahan APBD ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik secara lebih efektif. Pemanfaatan anggaran secara tepat waktu juga menjadi prioritas agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sebelum tutup tahun anggaran 2024. (DEWI PATMALASARI/j)
