BORNEONEWS, Sampit – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, menyoroti minimnya pencapaian pendapatan daerah tahun 2024. Dalam rapat paripurnayang digelar, Selasa, 15 Oktober 2024, ia meminta penjelasan terkait progres program dan realisasi anggaran selama sembilan bulan terakhir, yang menurutnya masih jauh dari target.
“Sebagaimana disampaikan dalam pidato pengantar Pjs Bupati Kotim Shalahuddin mengenai usulan RAPBD Perubahan 2024, hingga saat ini kita belum mendengarkan secara jelas pencapaian program dan anggaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Padahal, program dan anggaran ini merupakan amanat rakyat yang harus kita laksanakan secara bertanggung jawab,” kata Abdul Kadir.
Dirinya menekankan pentingnya transparansi terkait kinerja anggaran yang telah digunakan selama sembilan bulan terakhir. Menurutnya, informasi tersebut diperlukan sebagai pijakan untuk membahas usulan perubahan anggaran.
“Melalui sidang paripurna ini, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kerja-kerja dan penggunaan anggaran yang sudah berjalan. Hal ini harus menjadi dasar dalam pembahasan RAPBD Perubahan,” ujarnya.
Kadir mengungkapkan kekhawatiran terkait rendahnya realisasi pendapatan daerah yang tercatat di Dashboard Bappenda Kotim per 14 Oktober 2024. Dari target pendapatan sebesar Rp 2.428.261.420.400, realisasinya baru mencapai Rp 1.690.065.785.362 atau 69,6%.
--page
“Waktu kerja efektif kita hanya tersisa dua bulan lagi. Ini sangat memprihatinkan, mengingat masih ada selisih cukup besar untuk mencapai target pendapatan,” tegas Kadir.
Selain itu, Abdul Kadir menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat rendah. Dari target PAD sebesar Rp 585.143.313.400, realisasinya baru mencapai Rp 237.217.177.383 atau 40,45%.
“Kami meminta penjelasan mengenai rendahnya capaian PAD ini. Apakah ada kendala spesifik dalam pemungutan atau pengelolaan sumber-sumber pendapatan. Jika tidak ada langkah perbaikan yang signifikan, target pendapatan kita bisa gagal tercapai,” imbuhnya.
Fraksi Golkar berharap agar pemerintah daerah dapat segera memberikan penjelasan dan solusi konkret untuk meningkatkan realisasi pendapatan dalam waktu yang tersisa. Kadir menegaskan bahwa peningkatan kinerja anggaran dan pendapatan bukan hanya soal memenuhi target, tetapi juga memastikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proses pembahasan RAPBD Perubahan ini agar setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan transparan,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
