BORNEONEWS, Palangka Raya - Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Regional Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menampung seluruh isu pokok dan rekomendasi kebijakan dari masing-masing wilayah tingkat regional.
"Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan Sistem Tata Lingkungan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045," kata Ketua Program Studi S2 dan S3 PSL SPs USU, Prof Rahmawaty yang bertindak sebagai moderator pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Dalam rapat ini, katanya, berbagai strategi diusulkan untuk mengubah tantangan menjadi peluang, dengan fokus pada inovasi kebijakan lingkungan hidup, keberlanjutan lingkungan, teknologi hijau, kapasitas sumber daya manusia, dan keuangan berkelanjutan.
"Salah satu strategi utama yang dibahas adalah mendorong inovasi kebijakan lingkungan hidup yang efektif dalam rangka mengatasi Triple Planetary Crisis," terangnya.
Dengan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, diharapkan tercipta masa depan hijau yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan lingkungan global yang semakin kompleks dan mendesak.
"Selain itu, rapat ini juga menekankan pentingnya mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kontribusi sektor bisnis dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon," jelasnya lagi.
Investasi hijau dipromosikan sebagai langkah strategis untuk memitigasi dampak lingkungan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, sektor bisnis diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Teknologi dan inovasi juga menjadi fokus utama dalam rapat ini. Eksplorasi dan optimalisasi peran teknologi hijau diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk mempercepat pemulihan ekosistem dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam," kata Prof Rahmawaty lagi.
Pengembangan teknologi hijau ini diharapkan dapat menjadi kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan yang lebih luas.
Selain itu, rapat ini juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Peningkatan aspek sosial dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memastikan tata kelola lingkungan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Terakhir, keuangan berkelanjutan diarahkan sebagai fondasi tata kelola lingkungan yang kuat dan resilien," tuturnya.
Dengan mendorong inovasi keuangan, diharapkan tercipta mekanisme pendanaan yang mendukung inisiatif lingkungan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Keuangan berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan inklusif.
Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Fernando L Tobing, yang memberikan sambutan pembukaan. (TESTI PRISCILLA/j)
