BORNEONEWS, Sampit – Fraksi Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) kompak menyuarakan pentingnya penyelesaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembayaran gaji perangkat desa yang hingga kini masih belum tuntas. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk segera menuntaskan persoalan tersebut demi menjaga kinerja dan pelayanan publik.
Ketua Fraksi Golkar, Abdul Kadir, mengingatkan Pemkab Kotim bahwa keterlambatan pembayaran TPP dan gaji perangkat desa bisa berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan pegawai dan perangkat desa harus menjadi perhatian utama agar mereka bisa bekerja maksimal.
“Kami perlu mengingatkan pemerintah daerah agar TPP yang belum selesai segera dituntaskan, termasuk gaji kepala desa dan perangkat desa,” kata Abdul Kadir, Rabu, 16 Oktober 2024.
Lanjutnya, seluruh pihak tentu menginginkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada mereka yang telah bekerja namun kesejahtraannya tidak terperhatikan. Hal itu akan berdampak tidak baik terhadap pelayanan terhadap masyarakat.
Senada dengan itu, Anggota Fraksi PAN, Eddy Mashamy, juga menyoroti keluhan masyarakat terkait belum cairnya TPP di Kotim. Ia berharap Pemkab segera mengambil langkah konkret agar permasalahan ini bisa cepat terselesaikan.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Kotim terkait TPP yang hingga kini belum terbayarkan. Kami berharap masalah ini segera diatasi. Mohon tanggapan dari Bupati Kotawaringin Timur terkait langkah-langkah penyelesaiannya,” ucap Eddy Mashamy.
Fraksi Golkar dan PAN menilai bahwa kesejahteraan pegawai dan perangkat desa mempengaruhi motivasi kerja mereka. Jika hak-hak tersebut tidak segera dipenuhi, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja aparatur dan pelayanan publik.
Pemkab Kotim diharapkan segera merespons hal ini dengan cepat dan tepat. Pembayaran TPP serta gaji perangkat desa harus menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. (DEWI PATMALASARI/j)
