BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Tanjung Pandan**, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi terhadap program rehabilitasi mangrove yang berlangsung di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa program yang diinisiasi dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak yang diinginkan. Kepala Bidang Kehutanan dari Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Sekretariat Kabinet RI, Charolinda, menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi ini juga dilakukan di wilayah lainnya di provinsi tersebut. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program penanaman mangrove yang telah dimulai. Charolinda menambahkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dari sembilan provinsi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program rehabilitasi mangrove, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (*BRGM*). Dalam evaluasi tersebut, pihaknya menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dan capaian yang berhasil diraih di provinsi ini bila dibandingkan dengan delapan provinsi prioritas lainnya. "Oleh karena itu, capaian dari program rehabilitasi mangrove di sini masih perlu ditingkatkan. Penting bagi kita untuk melakukan kunjungan lapangan guna mengidentifikasi beragam permasalahan yang mungkin dihadapi," ungkapnya. Melalui kunjungan ini, pihaknya juga berupaya untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan yang diundang, agar bisa merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan di lapangan. Charolinda menekankan pentingnya perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, dan komunikasi yang efektif antar semua pihak terkait untuk meningkatkan hasil rehabilitasi mangrove di Belitung pada masa mendatang. Ia menekankan pentingnya fungsi mangrove sebagai ekosistem yang mendukung keberadaan biota laut serta potensinya dalam menarik wisatawan. "Mangrove adalah urat nadi ekosistem laut dan salah satu daya tarik bagi pariwisata kita," katanya. Lebih lanjut, Charolinda menegaskan bahwa keberadaan hutan mangrove juga berperan penting dalam melindungi pantai dari risiko abrasi. "Oleh sebab itu, kesadaran kolektif mengenai pentingnya keberadaan mangrove sangat dibutuhkan," imbuhnya. Hasil dari evaluasi yang dilakukan akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. "Kami rutin menyusun laporan berdasarkan data dan analisis dari kepala *BRGM*, yang kemudian kami laporkan kepada Presiden. Di dalam laporan tersebut, kami akan memaparkan permasalahan dan fakta yang kami temui di lapangan," paparnya. Charolinda juga mengapresiasi peran serta berbagai pihak dalam kegiatan penanaman mangrove, tidak hanya dari badan restorasi, tetapi juga instansi lain yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Belitung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Belitong, serta dukungan dari TNI dan Polri. "Kedepannya, kami perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terkait alokasi lahan yang akan ditanami, sumber bibit, serta penanggung jawab untuk perawatan setelah penanaman," saran Charolinda. Ia menambahkan bahwa Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang *BRGM* akan berakhir pada 31 Desember 2024, sehingga belum dapat dipastikan apakah jumlah provinsi yang diperioritaskan dalam program ini akan bertambah atau berkurang di masa depan. Dalam tinjauan mengenai kondisi tutupan mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Charolinda menyatakan bahwa masih banyak yang berada dalam kondisi baik. Namun demikian, terdapat pula area dengan kerapatan yang kurang memadai. "Kerapatan mangrove diukur berdasarkan kepadatan yang baik, sedang, dan jarang. Kami hanya melakukan rehabilitasi pada mangrove yang kerapatannya rendah atau dalam kondisi kritis, serta melibatkan pihak terkait dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH, serta TNI/Polri dalam program ini," tutupnya. ANTARA