JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Diah Lenggogeni, menyampaikan harapan besar pemerintah terhadap peran Tim Pendamping Keluarga (TPK). Penguatan peran TPK diharapkan dapat membantu upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia secara lebih efektif. Menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting pada tahun 2023 hanya mengalami penurunan sebesar 0,1 persen, yang kini berada di angka 21,5 persen, berkurang dari 21,6 persen pada tahun 2022. Sebelumnya, pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024. Namun, target tersebut diubah menjadi 18,8 persen pada tahun 2025. Diah mengungkapkan bahwa situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan seputar efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Ia berharap peran TPK dan para kader tetap terlaksana dengan baik. Target capaian penurunan stunting di tahun 2025 juga menjadi fokus dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam acara *Kelas TPK Hebat Seri IV* yang dilaksanakan secara daring, Diah menyatakan dukungan Bappenas terhadap kehadiran TPK yang dapat berkontribusi sebagai aktor penting dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hal ini sangat relevan, mengingat TPK berpotensi memberikan pendampingan intensif kepada keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan. Ia mengharapkan agar TPK terus aktif mendampingi keluarga selama periode krusial tersebut. TPK dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masing-masing keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi, mengedukasi tentang pola hidup sehat, serta memastikan ibu hamil dan anak balita mendapatkan dukungan yang tepat untuk memperbaiki status gizi mereka. Diah menambahkan bahwa pendampingan dapat dilakukan baik secara langsung, seperti melalui pemberian makanan tambahan, maupun secara tidak langsung dengan mengkomunikasikan kebutuhan nutrisi yang spesifik kepada keluarga yang berisiko. Stunting, menurutnya, masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu menjadi prioritas utama bagi semua pihak terkait. Oleh karena itu, ia berharap upaya pencegahan stunting dapat menjadi perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Selanjutnya, ia mengingatkan bahwa TPK tidak dapat bekerja sendiri dan perlu menjalin kolaborasi dengan berbagai aktor di lapangan. Selain itu, ia turut memberi apresiasi kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang secara berkelanjutan melakukan pelatihan pendampingan bagi keluarga, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Intervensi yang dilakukan ini disebutnya menjadi salah satu bagian paling penting dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Diah berpendapat bahwa meski telah dilakukan berbagai upaya, hasil yang ditampilkan dalam kegiatan penurunan stunting belum mencapai optimal berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Ia menyatakan pentingnya informasi yang disampaikan oleh TPK sebagai dasar analisis yang kuat dalam penyusunan kebijakan, khususnya bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting dan untuk merumuskan intervensi kunci yang lebih efektif di masa depan. ANTARA