BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Tanjung Pandan**, Kepala Bidang Kehutanan di Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Charolinda, menyatakan bahwa keragaman hutan mangrove di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menunjukkan kondisi yang terjaga dengan baik. Dalam sebuah acara kunjungan lapangan yang diadakan untuk meninjau pelaksanaan program rehabilitasi mangrove di Hkm Seberang Bersatu, Tanjung Pandan, Charolinda menyampaikan, “Berdasarkan informasi yang diperoleh dari peta mangrove nasional, tutupan mangrove di Belitung masih dalam kondisi baik dan banyak yang terjaga dengan baik.” Ia juga menginformasikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam daftar sembilan provinsi yang menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 terkait Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (*BRGM*). Namun, Charolinda mencatat bahwa masih terdapat area hutan mangrove dengan kerapatan yang rendah, yang perlu mendapat perhatian lebih. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penilaian terhadap kondisi ekosistem mangrove dilakukan berdasarkan tingkat kerapatan, yang dibagi menjadi kategori rapat, sedang, dan jarang atau kritis. “Jika kerapatan mangrove baik, tidak perlu dilakukan rehabilitasi, tetapi yang kerapatannya jarang atau kritis harus segera diperbaiki,” ujarnya. Rehabilitasi mangrove ini melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (*BRGM*), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*KLHK*), Dinas Lingkungan Hidup (*DLH*), serta TNI dan Polri. Charolinda mencatat bahwa Belitung memiliki potensi besar untuk penanaman mangrove. Terdapat lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, seperti area bekas tambang, lokasi terdampak abrasi, serta tanah timbun. “Kami berharap ke depan, lahan-lahan tersebut dapat ditanami mangrove,” ujarnya. Di sisi lain, Charolinda mengingatkan bahwa Belitung menghadapi tantangan dalam pelestarian mangrove akibat aktivitas penambangan bijih timah ilegal yang semakin merambah kawasan ini. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. “Masyarakat juga perlu aktif memberikan laporan untuk membantu penegakan hukum. Pengawasan masyarakat sangat diperlukan agar tindakan penindakan dapat dilakukan jika ada pelanggaran aturan,” tegasnya. ANTARA