SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Jawa Timur baru-baru ini melaksanakan kegiatan penandatanganan *addendum* dengan 34 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi di provinsi ini. Kegiatan tersebut diadakan untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwilkumham Jatim, Dulyono, menekankan pentingnya peran bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang kondisi ekonominya kurang menguntungkan. Dulyono menjelaskan bahwa penandatanganan *addendum* ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi, sehingga akses terhadap keadilan dapat lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Dia juga memberikan apresiasi kepada jajaran OBH yang telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin di Jawa Timur. Dulyono mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di mata hukum. Kanwil Jatim berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan mendengarkan aspirasi dari para penyedia bantuan hukum dalam upaya pendampingan yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. "Ini merupakan usaha untuk terus mendukung pelaksanaan bantuan hukum gratis yang berkualitas bagi mereka yang membutuhkan," imbuh Dulyono. Dengan adanya penandatanganan *addendum* tersebut, Dulyono berharap bahwa pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin tahun anggaran 2024 akan berlangsung lebih efektif. Dia juga menyoroti jumlah OBH yang terakreditasi di Jawa Timur, yang mencapai 65 unit dan tersebar di 28 kabupaten/kota. Untuk tahun anggaran 2024, sebanyak 35 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) akan menerima tambahan anggaran guna mendukung proses *addendum* ini. ANTARA