JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa kinerja pada 100 hari pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, akan sangat menentukan dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik. Rizal menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo mengenai partai politik yang tidak akan menugaskan menteri untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (*APBN*) harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Terlebih dalam periode 100 hari pertama, hal ini menjadi sangat krusial untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pelaku usaha. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan institusional di Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*), yang berfungsi sebagai lembaga antikorupsi. KPK perlu dioptimalkan agar para pejabat seperti menteri dan wakil menteri dapat terhindar dari praktik korupsi. Ini penting agar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh dan tanpa pilih kasih. Sebagai seorang presiden, Prabowo diharapkan menunjukkan komitmen yang kuat untuk merealisasikan pernyataannya tersebut, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, Rizal mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka yang mungkin akan memiliki tambahan 12 kementerian atau lembaga, sehingga total menjadi sekitar 44 hingga 46, dapat berpotensi menambah beban fiskal negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang cermat mengenai nomenklatur kementerian baru, serta sinkronisasi antara kementerian dan lembaga lama dengan yang baru. “Melihat kabinet yang semakin besar ini, tantangan bagi Pak Prabowo akan semakin besar, terutama dalam 100 hari pertama. Ada kebutuhan untuk menemukan cara bagaimana mengelola kementerian yang lebih banyak serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja mereka,” ungkap Rizal. Dia menegaskan bahwa jika Prabowo benar-benar ingin menjaga *APBN* dari para pemburu rente, maka efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus diwujudkan. Lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi kinerja pemerintahan juga sangat penting dalam mencegah dan menangani korupsi. “Seorang presiden harus memiliki kekuatan untuk menindak siapa pun, termasuk menterinya, yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan anggaran *APBN*. Harus ada penegakan hukum yang tegas melalui lembaga yang berwenang,” katanya. Rizal menekankan, jika upaya untuk menjaga *APBN* dari praktik korupsi dapat terwujud, maka hal ini akan meningkatkan daya tarik investasi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap efektifitas birokrasi. Dengan birokrasi yang lebih efisien dan proses perizinan yang mudah, diharapkan dapat memperkuat daya saing dan percepatan investasi di tanah air. Jika korupsi dapat ditekan dan presiden baru benar-benar memilih orang-orang yang amanah, jujur, dan profesional, hal ini akan berkontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas masyarakat. ANTARA