BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bappelitbang Provinsi Sumut, Tarsudi memaparkan materi Inovasi Kebijakan Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Triple Planetary Crisis dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Regional Tahun 2024 14-16 Oktober 2024.
"Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga jasa keuangan," kata Tarsudi dalam keterangan resminya pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Tarsudi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan masukan terkait kebijakan yang mendukung inovasi ramah lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan regulasi yang efektif dan berfokus pada penyelesaian permasalahan secara kolaboratif.
"Selain itu, Pemda juga diharapkan dapat menggali peluang dan mengidentifikasi tantangan serta alternatif solusi dalam melaksanakan kebijakan pusat maupun daerah terkait bidang lingkungan hidup," tuturnya lagi.
Akademisi juga memiliki peran penting dalam diskusi ini. Mereka diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah melalui hasil riset terbaru, pengalaman dalam pengabdian masyarakat, serta pandangan dan rencana ke depan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Tantangan dalam menerapkan kebijakan lingkungan hidup di lingkup akademisi juga menjadi salah satu fokus utama.
"Pelaku usaha dan kegiatan diharapkan dapat memberikan masukan terkait tantangan implementasi praktik kebijakan lingkungan," bebernya.
Mereka juga diharapkan dapat berbagi inovasi yang telah dikembangkan atau diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, saran perbaikan kebijakan yang mendukung atau menghambat proses usaha dan kegiatan serta pengalaman dalam membangun kemitraan dalam menyelesaikan isu kebijakan lingkungan hidup juga sangat diharapkan.
"Lembaga jasa keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengembangan kebijakan lingkungan hidup, terutama terkait mekanisme pendanaan yang mendukung transformasi ekonomi hijau," katanya.
Dukungan finansial yang tepat sangat diperlukan untuk mendorong inovasi dan implementasi kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan berbagai pihak dapat berkolaborasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi Triple Planetary Crisis. Inovasi kebijakan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Barat.
Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Fernando L Tobing, yang memberikan sambutan pembukaan dan dimoderatori oleh Ketua Program Studi S2 dan S3 PSL SPs USU, Profesor Rahmawaty. (TESTI PRISCILLA/j)
