PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Jalan alternatif di wilayah Tatas, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kerusakan parah.

Warga dari RT 26 dan RT 27, khususnya di daerah Bungur dan Tatas memutuskan untuk bergotong royong membangun box culvert sebagai upaya memperbaiki akses jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Hal ini dilakukan setelah warga menilai pembangunan gorong-gorong sebelumnya tidak efektif.

Muhammad Sulaiman, tokoh masyarakat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneur Dar Al-Raudhah menyatakan, bahwa proyek pembangunan jalan alternatif ini murni inisiatif warga.

"Perhatian dari pemerintah dan pihak terkait sangat minim. Pengerjaan gorong-gorong dilakukan dengan setengah hati. Kami akhirnya memutuskan bergotong royong membangun jalan alternatif dengan dana dan tenaga dari warga sendiri," ungkapnya, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Menurutnya jalan tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat sekitar, termasuk para santri dari pesantren yang ia asuh.

"Santri adalah aset bangsa, dan mereka sangat membutuhkan akses jalan yang layak. Sayangnya, tidak ada perhatian serius dari pemerintah terkait penyediaan jalan alternatif selama proses pembangunan gorong-gorong berlangsung," imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan, meskipun sempat ada bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), namun jumlahnya dianggap tidak mencukupi.

"Pemerintah memberikan sedikit bantuan, tapi itu jauh dari cukup. Warga akhirnya harus membangun jembatan alternatif sendiri. Padahal, ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan sepenuhnya warga," lanjutnya.

Warga merasa pihak terkait tidak memikirkan solusi jangka pendek bagi masyarakat saat pembangunan gorong-gorong berlangsung. Jalan utama diputus tanpa adanya jalur alternatif, sehingga menyulitkan warga.

"Sebelum jalan diputus, seharusnya sudah disiapkan jalan alternatif. Namun, itu tidak dipikirkan sama sekali, akhirnya kami yang harus membuatnya sendiri," keluhnya.

Dia berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama akses jalan yang sangat vital.

"Jalan ini satu-satunya akses utama. Jika rusak, harus ada solusi cepat. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab. Kami hanya warga kecil, tetapi kami juga berhak mendapatkan perhatian," tegasnya.

Ia juga menyindir kinerja kontraktor yang mengerjakan proyek gorong-gorong tersebut. Menurutnya, meskipun kontraktor memperoleh keuntungan dari proyek tersebut, mereka tidak menunjukkan kepedulian terhadap kondisi warga.

"Mereka seharusnya bisa mengurangi keuntungan untuk membantu warga. Sayangnya, tidak ada satu pun kontraktor yang ikut serta dalam gotong royong ini. Semua murni usaha warga," tambahnya.

Proyek gorong-gorong tersebut dilaporkan memiliki anggaran sekitar Rp 500 juta, namun manfaatnya dirasakan sangat minim oleh warga.

"Jika memang ada keuntungan dari proyek ini, seharusnya sedikit disisihkan untuk membantu masyarakat. Ini tanggung jawab mereka juga," katanya.

Saat ini harapan warga tertuju pada pemerintah daerah agar lebih serius menangani masalah infrastruktur, terutama yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya gotong royong ini, warga berharap jalan alternatif yang dibangun dapat digunakan hingga ada solusi permanen dari pemerintah.

Warga Tatas juga berharap langkah mereka dapat memicu perhatian yang lebih besar dari pihak berwenang agar infrastruktur di daerah mereka bisa segera diperbaiki. (DANANG/R)