BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Zainuddin, mengungkapkan adanya pergeseran dan perubahan anggaran yang signifikan dalam rapat kerja antara Komisi II dengan mitra terkait.
Salah satu pergeseran dana tersebut terjadi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, di mana anggaran sebesar Rp 110 juta dialihkan ke Dinas Pendidikan.
"Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 110 juta pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang merupakan dana pokir untuk pengadaan bibit sawit yang dialihkan ke Dinas Pendidikan," kata Zainuddin dalam rapat kompilasi APBD perubahan, Senin, 21 Oktober 2024.
Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena memasuki kawasan hutan lindung. Sehingga terjadi pengurangan dari Pagu sebelum perubahan Rp 59.145.924.254.
Perubahan Anggaran di Dinas Lain
Zainuddin juga merinci beberapa perubahan anggaran di dinas-dinas lain:
Sekretariat Daerah Bagian Sumber Daya Alam: Pagu awal Rp 749.157.800 tetap, tetapi ada pengurangan belanja sebesar Rp 67.200.
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah: Pagu sebelum dan setelah perubahan tetap di angka Rp 601.899.200 tanpa penambahan.
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan: Terjadi penambahan sebesar Rp 1.999.187.109.000. Pagu awal sebesar Rp 21.896.903.296 naik menjadi Rp 23.396.903.296. Dana ini digunakan untuk operasional pasar reguler dan khusus, serta subsidi kepada BUMN senilai Rp 1,5 miliar.
Dinas Perikanan: Pagu pendapatan sebelum perubahan Rp 16.184.420.406, namun setelah perubahan hanya Rp 60 juta.
Dinas Lingkungan Hidup: Pagu pendapatan awal Rp 1.021.953.619 meningkat drastis menjadi Rp 24.874.707.300.
Pergeseran anggaran ini menunjukkan adanya prioritas baru dalam penggunaan dana daerah, seperti fokus pada pendidikan dan pasar operasional. Namun, beberapa kegiatan sebelumnya harus dikorbankan, terutama yang terkait dengan sektor pertanian, karena kendala lokasi di kawasan hutan lindung.
Dengan adanya perubahan ini, Komisi II DPRD Kotim mengharapkan agar alokasi dana tetap optimal dan tepat sasaran, mendukung program prioritas pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (DEWI PATMALASARI/H)
