BORNEONEWS, Sampit – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto menyampaikan, dalam rapat kerja bersama 13 mitra kerja, disepakati usulan penambahan anggaran sebesar Rp 3,3 miliar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung selama tiga hari di Gedung DPRD tersebut membahas prioritas kebutuhan beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
"Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diwakili Poraktina Ike Heritha kita ketahui kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kami memahami situasi tersebut dan tetap menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan yang mendukung pelayanan publik," kata dadang dalam rapat kompilasi pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran, Senin, 21 Oktober 2024.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat adalah usulan anggaran dari RSUD Dr. Murjani Sampit yang membutuhkan tambahan Rp 1,5 miliar untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan.
"Kita tahu keterlambatan insentif sering menjadi isu publik, sehingga penting untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu," ujar Dadang.
Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 170 juta.
Dadang mengungkapkan dana operasional BPBD saat ini hanya tersisa Rp 40 juta, sementara potensi bencana seperti banjir diprediksi cukup tinggi dalam dua bulan ke depan.
Penambahan anggaran ini diperlukan untuk memobilisasi personel dan penanganan bencana secara optimal.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) juga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 160 juta.
Dadang menyoroti bahwa dinas ini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga kerap terlibat dalam berbagai tugas darurat, seperti menyelamatkan mobil terperosok dan membantu warga dalam situasi darurat lainnya. Karena dana operasional mereka sudah habis, dukungan anggaran ini dianggap krusial.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.
Dana ini diperlukan untuk mendukung kegiatan administratif terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, termasuk jemput bola perekaman KTP dan pengambilan blangko di Jakarta.
Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga mendapatkan perhatian. Mereka telah menerima gedung baru dari pemerintah pusat, yang akan diresmikan setelah Pilkada 2024. Namun, dinas ini memerlukan dana tambahan untuk sarana pendukung seperti listrik dan gorden agar operasional gedung dapat berjalan lancar setelah peresmian.
Dadang menekankan bahwa usulan anggaran ini diharapkan dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, total kebutuhan sebesar Rp 3,3 miliar ini sangat penting untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan mendukung program prioritas pemerintah daerah. (DEWI PATMALASARI/R)
