BORNEONEWS, Sampit – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah strategis guna menstabilkan ekonomi daerah.
Hal ini menyusul kondisi deflasi yang terjadi secara nasional dan menurunnya daya beli masyarakat, yang turut memengaruhi perekonomian lokal.
"Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi 0,12 persen pada September 2024, dan proyeksi menunjukkan situasi ini akan berlanjut hingga akhir tahun. Deflasi ini diperparah oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang sudah mencapai 53.993 tenaga kerja per 1 Oktober 2024 dan diperkirakan meningkat hingga 70.000 PHK sebelum akhir tahun," kata Abdul Kadir, Rabu, 23 Oktober 2024.
Ia menekankan situasi nasional ini akan berdampak langsung pada ekonomi daerah, khususnya di Kotim. Dirinya menyoroti keluhan warga dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) terkait lesunya ekonomi akibat rendahnya daya beli masyarakat.
"Pemda perlu memperhatikan fenomena ini karena sudah mulai terasa dampaknya di daerah. Keluhan dari warga dan UMKM mengenai penurunan omzet dan daya beli harus segera direspons dengan kebijakan konkret," ujar Abdul Kadir.
Fraksi Golkar mendorong Pemda untuk segera mengambil langkah-langkah taktis guna memperbaiki kondisi ekonomi.
Abdul Kadir menegaskan kebijakan strategis diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi dampak deflasi, terutama dalam membantu masyarakat dan sektor UMKM.
"Untuk itu Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat berfokus melakukan langkat taktis dan solutif untuk memperbaiki ekonomi di daerah saat ini," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
