BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran geram dengan ulah salah satu Bupati di kawasan Barito, Kalteng, karena kongkalikong dengan dua pengusaha tambang, menyelundupkan batu bara keluar dari DAS Barito menuju ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Perilaku tidak terpuji itu tidak seharusnya terjadi, karena kepala daerah harus memberi contoh yang baik.
“Ada 2-3 perusahaan yang bermain-main, kongkalikong dengan bupati mengirim melalui Kalsel. Kepala dinas pertambangan dan energi (Distamben) tolong cek. Kalau itu memang betul adanya, tangkap dan proses hukum ke pihak berwajib,” tegas Sugianto Sabran kala memberi arahan usai pengukuhan Asosiasi Perusahaan Tambang (APTA) Kalteng, di Palangka Raya, Kamis (1/9/2016).
Menurut Sugianto, seharusnya sebagai kepala daerah memberi contoh yang baik bagi masyarakatnya dan bersikap tegas kepada pengusaha nakal. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Informasi yang didapat gubernur, yang bersangkutan mengirim tambang tanpa dokumen dan tanpa membayar pajaknya ke Kalteng karena menggunakan dukumen Kalsel.
Kegeraman kedua, Sugianto juga menerima informasi tindakan kongkalikong itu terindikasi sudah berjalan setahun terakhir, namun baru tercium saat ini. ia juga belum memanggil yang bersangkutan tetapi lebih dulu mencari bukti.
“Kita harus cari tahu detail, apa memang betul. Pengirimannya pukul 11 malam ke Banjarmasin, dan kapasitas 20-30 ribu ton perbulan. Kita sedang kirim tim. Intinya kita sikat, karena ini merugikan daerah. Apalagi seorang bupati, kalau kerja-kerja ilegal begini pasti kita sikat. Kita sudah meminta kepada aparat terkait untuk menyelidiki,” tandasnya.
Gubernur Sugianto ingin memberi tindakan hukum bagi siapapun yang terlibat. Sebab ketika menggunakan dokumen Kalsel, pasti merugikan Kalteng. Karena royalti dan bagi hasil pajaknya tidak masuk ke Pemprov Kalteng sebagai pemilik sumber daya.
“Kalau dihitung, 12 bulan kali 20 ribu ton, berapa kerugian kita. Tambang di ambil lalu dijual ke daerah lain tanpa surat yang sah dan jelas dan bayar pajaknya. Kalau itu saja tidak dibayar, apalagi kebutuhan minyaknya,”
“Saya meminta agar jangan sampai jadi pengusaha Spanyol alias ‘Separo Nyolong’. Baik bupatinya atau ada Anggota DPRD terlibat langsung proses. Kalteng sangat dirugikan dengan hal ini.
Padahal mereka panutan masyarakat, tapi sebaliknya mereka begitu. Menurut saya merampok, menjarah, itu penyamun,” tegas dia.
Sementara itu, perjalanan waktu satu tahun merupakan lumayan lama. Padahal ada beberapa pos jaga sepanjang perairan Barito termasuk pos TNI. Menanggapi hal ini, Danrem Panju Panjung Kolonel Arh Purwo Sudaryanto mengatakan pihaknya akan membantu mendalami. “Tergantung pak Gubernur saja, kalau mmerintahkan ya sip. Biasanya kan bentuk tim gabungan,”kata Purwo. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).
