BORNEONEWS, Palangka Raya - Pada awal pekan lalu, Presiden Indonesia yang baru, Prabowo, menunjuk Arief Havas Oegroseno sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Penunjukan ini dianggap monumental bagi mereka yang mengikuti perdebatan tentang kebijakan kelapa sawit, seperti dimuat dalam rilis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS pada Rabu, 30 Oktober 2024, Havas dikenal sebagai kritikus blak-blakan terhadap kebijakan Uni Eropa, khususnya European Union Deforestation Regulation atau EUDR, yang ia sebut sebagai ‘spionase lingkungan’ dan ‘menjajah kembali Global South’.
Dalam wawancara sebelumnya, Havas menuduh Brussels memiliki ‘ideologi anti-sawit’ dan menyatakan bahwa kebijakan EUDR tidak dipikirkan dengan baik, karena berdampak negatif pada petani kecil di Indonesia. Ia menekankan bahwa Uni Eropa seharusnya membantu Indonesia dalam memerangi deforestasi daripada menyerang kebijakan kelapa sawit negara tersebut.
Di sisi lain, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengakui bahwa EUDR telah menciptakan kesulitan signifikan dalam hubungan Uni Eropa dengan mitra penting seperti Indonesia. Borrell menyatakan bahwa penting bagi Uni Eropa untuk mengkalibrasi langkah-langkah diplomasi ekonomi mereka dengan tepat dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan mitra mereka.
Borrell juga menyoroti risiko geopolitik yang dihadapi Uni Eropa jika mereka mengasingkan mitra penting di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia. Ia menekankan perlunya memperkuat ikatan dengan negara-negara tersebut untuk menghindari isolasi diplomatik.
Havas, yang sangat menyadari rencana masa depan Uni Eropa terkait produksi nikel dan baterai, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menyerah pada aturan yang dianggapnya tidak adil.
"Saya tekankan pentingnya keterlibatan yang lebih kuat dari Uni Eropa dalam mendukung upaya Indonesia ini," tegasnya.
Ketegangan ini mencerminkan perbedaan pandangan yang mendalam antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan lingkungan dan perdagangan. Sementara Uni Eropa berusaha untuk menerapkan standar lingkungan yang ketat, Indonesia merasa bahwa kebijakan tersebut merugikan kepentingan nasional mereka.
Ke depan, dialog yang konstruktif dan saling menghormati antara kedua belah pihak akan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penting bagi Uni Eropa dan Indonesia untuk menemukan titik temu yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan kesejahteraan petani kecil.(TESTI PRISCILLA/j)
