BORNEONEWS, Muara Teweh – Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, menyoroti keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara.
“APBD tahun anggaran 2024 mengalami keterlambatan hingga satu triwulan, yang berdampak pada kurangnya waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, terutama infrastruktur dengan nilai anggaran besar,” ungkap Mery.
Hal ini juga mengakibatkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023 tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena RAPBD Perubahan 2024 belum diselesaikan.
Ia menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang teralokasi melalui APBN atau APBD sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung distribusi produk dan layanan.
“Dengan adanya anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembelanjaan untuk mendukung sarana dan prasarana yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mery menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala yang terjadi pada APBD 2024. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Barito Utara untuk memastikan penyusunan Raperda APBD 2025 sesuai siklus yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Dalam ajakannya, Mery meminta anggota DPRD untuk aktif menghadiri rapat-rapat penting dan menjaga integritas lembaga. “Agar institusi yang terhormat ini mendapat legitimasi dari konstituen, diharapkan seluruh Anggota DPRD dapat menjalankan tugas secara maksimal dan membangun soliditas,” tegasnya.
Ketua DPRD menutup dengan harapan DPRD dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam menjalankan program dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (RAMADANI/J)
