BORNEONEWS, Nanga Bulik - Solusi larangan pembakaran lahan dan hutan (Karhutla) salah satu keluhan warga yang ditampung anggota DPRD Lamandau saat reses. Larangan bakar lahan terus menjadi soal yang menyeruak di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan itu menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat saat para wakilnya menggelar reses.
Seperti diketahui, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamandau tengah menggelar reses dalam daerah periode II tahun 2016. Dalam reses, kepanjangan tangan masyarakat itupun diharapkan mampu menyerap segala bentuk aspirasi masyarakat dan memperjuangkan usulannya.
"Terkait solusi pelarangan membakar lahan untuk berladang, kita (DPRD) akan segera merapatkannya dengan pihak terkait seperti eksekutif, kepolisian dan juga kejaksaan," kata Hadi Suyono, anggota DPRD Lamandau, saat dibincangi Borneonews, Minggu (4/9/2016).
Hadi Suyono mengakui, dalam reses kali ini sangat banyak masukan, usulan hingga keluhan dari masyarakat yang pihaknya terima. Antara lain, masyarakat meminta solusi cepat dan tepat terkait pelarangan memkabar lahan yang kini menjadi polemik.
Banyak masyarakat mengaku, membuka lahan khususnya untuk berladang dengan cara tradisional (membakar) sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga dengan adanya aturan yang ada saat ini dan terjadi secara tiba-tiba tanpa solusi lain, dinilai sangat memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini.
Atas dasar itu, Hadi mengaku bahwa pihaknya berjanji akan memperjuangkan apa yang sudah menjadi usulan masyarakat tersebut. Disebutkannya pula, beberapa usulan lain dari masyarakt diantaranya adalah persoalan infrastruktur jalan dan jembatan.
Menurutnya, dari usulan warga kecamatan Sematu Jaya, Menthobi Raya dan Bulik Timur mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur baik jalan maupun jembatan.
"Rata-rata jembatan yang ada di desa eks transmigrasi baik jembatan di jalan penghubung antar desa maupun di jalan lingkungan, sudah mulai rusak karena termakan usia," terangnya.
Selain infrastruktur, imbuh dia, masyarakat di kecamatan Menthobi raya mengharapkan agar listrik bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
"Saat ini memang hanya beberapa desa di kecamatan Menthobi Raya yang mendapat aliran listrik, sehingga desa-desa yang lain khususnya yang berada di sekitar kantor kecamatan juga ingin mendapat akses listrik," ucap politisi Partai Gerindra ini. (HENDI NURFALAH/N).
