BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia terkait perbedaan data signifikan hasil survei Pilgub Jakarta 2024.
Menanggapi itu, Faridawaty Darland Atjeh, Ketua Tim Pemenangan Willy-Habib, menyoroti keraguannya terhadap hasil data survei yang dirilis oleh Poltracking.
Angka-angka yang dicantumkan Poltracking, kata Fatidawaty, juga berdampak pada Pilkada Kalteng 2024, yang menurutnya digunakan untuk membentuk opini publik.
"Terdapat angka-angka survei tidak mencerminkan kenyataan di lapangan," katanya, Selasa, 5 November 2024.
Faridawaty juga menekankan bahwa mereka juga menggunakan lembaga survei lain untuk memantau posisi pasangan calon yang mereka usung dan kinerja tim, yang hasilnya berbeda dari survei yang dirilis oleh Poltracking.
"Menurut survei yang kami percayai, perbedaan posisi antara pasangan calon nomor 3 dan pasangan calon nomor 1 sangat tipis, dan pasangan nomor 1 memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kalimantan Tengah," ujarnya.
Faridawaty percaya pada survei yang dilakukan oleh lembaga yang mereka tunjuk, dan melakukan strategi berdasarkan data yang dikumpulkan.
Sementara itu, Tim Pemenangan Willy-Habib Matius Hosang, menyinggung adanya kemungkinan rekayasa politik dalam upaya membangun citra salah satu kandidat.
Menurutnya, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mempublikasikan data opini yang dirancang untuk membentuk persepsi masyarakat.
Ia juga menyoroti penggunaan platform kampanye politik di media sosial, seperti Facebook dan Instagram, sebagai sarana untuk mengundang reaksi publik.
"Media sosial menjadi alat yang efektif untuk memengaruhi opini masyarakat secara cepat dan luas, sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi citra kandidat melalui informasi yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan," jelasnya.
Dirinya juga setuju dengan keputusan Persepi memberikan sanksi terhadap Poltracking. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah yang baik untuk memastikan bahwa pendidikan politik di Indonesia dapat berjalan secara ilmiah dan benar.
Farida menekankan pentingnya menjaga keaslian dan integritas hasil survei terutama pada Pilkada Kalteng. "Masyarakat akan dirugikan jika dibiarkan mempercayai hasil survei yang tidak akurat, sehingga langkah tegas diperlukan untuk melindungi publik dari manipulasi politik," tandasnya. (MARINI/j)
