BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Perusahaan Pertambangan untuk berkontribusi dalam membantu pengadaan alat penanganan sampah.
Pihaknya menyatakan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat guna menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat dalam menangani permasalahan sampah.
Ketua DPRD Kotim Rimbun, menyoroti pentingnya pengadaan alat-alat berat seperti truk pengangkut, ekskavator, dan buldoser untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.
Hal ini disampaikan setelah melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 14, di mana ia melihat penumpukan sampah akibat keterbatasan alat operasional yang memadai.
“Kami mendukung DLH agar mereka bisa mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan sampah di Kotim. Kekurangan alat membuat tugas dan fungsi mereka menjadi terhambat. Jika kondisi ini dibiarkan, TPA bisa penuh dan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas,” kata Rimbun, Kamis, 7 November 2024.
Dalam upaya ini, DPRD Kotim berencana melibatkan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) dan perusahaan pertambangan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar mereka bisa membantu pengadaan alat-alat yang dibutuhkan.
"Nanti Komisi II bisa membantu DLH dalam pembahasan APBD murni untuk mengakomodir atau menganggarkan sebagian alat-alat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Selain itu, DPRD Kotim juga menekankan perlunya partisipasi pemerintah provinsi dalam hal distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) yang tepat waktu dan sesuai aturan. Dana ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kebersihan lingkungan di Kotim.
"Kotim sangat memerlukan anggaran itu untuk mengakomodir sarana dan prasarana dan pelayanan masyarakat di bumi habaring hurung," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
