BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-5 pada masa persidangan pertama (1), berlangsung di ruang paripurna pada Selasa, 12 November 2024.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda mendengarkan pidato jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Katma F. Dirun, anggota DPRD, perwakilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), serta unsur Forkopimda Kalteng.
"Kita mendengar langsung tanggapan yang disampaikan bapak Gubernur melalui Plt Sekretaris Daerah Katma F Dirun untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2025," kata Arton pada Rapur 5 berlangsung, Selasa, 12 November 2024.
Sementara itu, dalam pidatonya, Plt Sekda Katma F. Dirun menyampaikan jawaban dari Gubernur yang merespons berbagai saran dan pertanyaan dari beberapa fraksi.
--page
Misalnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kinerja beberapa SKPD terkait bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, pembinaan UMKM dan infrastruktur.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjanji untuk menyusun program yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk kemungkinan peningkatan dana bantuan partai politik," tutur Katma.
Selain itu, Katma juga menanggapi tanggapan terhadap Fraksi Partai Golkar mencakup apresiasi atas perhatian mereka terhadap Raperda APBD 2025, terutama pada pemenuhan target layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Ujar Katma, pihaknya juga merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimalisasi potensi daerah dan pembaruan regulasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil.
"Alokasi anggaran yang akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menggunakan aplikasi SIPD untuk memastikan belanja wajib tercatat dengan rinci," jelas Katma.
Dirinya juga menanggapi pandangan Fraksi PKB dengan menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang disetujui dalam Musrenbang 2024 akan dimasukkan ke dalam Rancangan APBD 2025, sementara usulan baru di luar RKPD 2025 akan diproses melalui mekanisme perubahan RKPD.
Selain itu, menanggapi Fraksi Partai Nasdem, Pemprov Kalteng berterima kasih atas dukungannya terhadap APBD 2025 dan menjelaskan bahwa program Jambore Tani yang diusulkan telah direncanakan dalam RKPD 2024 untuk memperkuat sektor pertanian di Kalteng.
"Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan fraksi-fraksi DPRD Kalteng terhadap Rancangan APBD 2025," tutup Katma. (MARINI/Y)
