BORNEONEWS, Sampit – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang disampaikan eksekutif agar lebih realistis dan efisien.
"Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD agar sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Secara normatif, perencanaan APBD seharusnya mempertimbangkan potensi pertumbuhan anggaran yang wajar dalam setiap periodisasi anggaran," kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Sahid, Rabu, 13 November 2024.
Fraksi Golkar menilai, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga pihaknya menekankan pentingnya agar proyeksi PAD tersebut lebih realistis dan terukur.
"Angka sebesar Rp336.325.621.000 yang disampaikan pemerintah harus didukung dengan argumentasi yang jelas dan berdasarkan potensi serta kinerja daerah secara optimal. Dengan kata lain, target pendapatan tersebut harus benar-benar mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD secara konkret," ujarnya.
Fraksi Golkar mengingatkan agar defisit anggaran tidak terlalu besar dan sebaiknya tidak mendekati batas maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, defisit APBD idealnya tidak lebih dari 2 persen. Usulan ini diharapkan dapat menciptakan struktur APBD yang lebih praktis dan fleksibel, sehingga bisa memaksimalkan potensi daerah tanpa terbebani defisit anggaran yang berlebihan.
Pembatasan defisit pada angka 2 persen akan memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menjalankan program-program strategis yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Struktur APBD yang sehat dapat mendukung perwujudan pembangunan yang berkesinambungan dan tidak bergantung sepenuhnya pada utang atau pembiayaan tambahan.
Fraksi Golkar menyoroti bahwa perencanaan anggaran yang realistis juga akan mempermudah dalam proses pengawasan dan evaluasi. Dengan angka yang terukur dan sesuai potensi daerah, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kami ingin agar APBD 2025 ini tidak hanya sekadar target ambisius, tetapi lebih pada program yang bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Di samping itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
Dengan demikian, PAD dapat tumbuh seiring dengan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal secara mandiri. (DEWI PATMALASARI/R)
