BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan keprihatinannya terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang mengalami penurunan setiap tahun.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim, Abdul Kadir menyoroti bahwa penurunan DBH sawit ini seharusnya menjadi perhatian serius, terutama mengingat peran besar sektor sawit di Kotim.
"Pemerintah daerah harus memperjuangkan DBH sawit secara maksimal kepada pemerintah pusat dengan dukungan data dan fakta yang kuat," kata Abdul Kadir, Rabu, 13 November 2024.
Sejak pertama kali menerima DBH sawit pada November 2023 dengan nilai Rp46 miliar, Kotim terus mengalami penurunan pendapatan dari sektor ini.
Pada 2024, DBH sawit yang diterima Kotim turun menjadi Rp41 miliar, dan pada tahun 2025 diproyeksikan akan kembali turun drastis menjadi Rp16 miliar.
Abdul Kadir menekankan, jika dilihat secara statistik, tren ini sangat memprihatinkan. Padahal, Kotim dikenal sebagai wilayah dengan Hak Guna Usaha (HGU) sawit terbesar di Kalimantan Tengah.
Penurunan DBH sawit setiap tahun dianggap tidak mencerminkan kontribusi besar Kotim dalam produksi sawit di Kalimantan Tengah.
Abdul Kadir menilai bahwa pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kembali formula alokasi DBH sawit agar daerah dengan kontribusi besar seperti Kotim mendapatkan bagian yang proporsional.
"Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memperjuangkan hak kita. Jangan sampai hasil bumi Kotim tidak berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal," ujarnya.
Menurut Abdul Kadir, data yang akurat dan komprehensif sangat penting disiapkan oleh pemerintah daerah guna memperkuat argumentasi dalam negosiasi DBH sawit ke pemerintah pusat.
"Kami di DPRD akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak Kotim. Namun, dukungan data yang kuat menjadi hal yang krusial agar aspirasi kita mendapat perhatian di tingkat nasional," lanjutnya.
Abdul Kadir juga meminta pemerintah daerah agar lebih proaktif dan inovatif dalam mencari terobosan lain untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ia menyarankan agar pemerintah dapat memaksimalkan potensi sektor-sektor lain yang ada di Kotim. (DEWI PATMALASARI/.R)
