BORNEONEWS, Sampit – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Sahid, menyoroti permasalahan kekurangan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan Kotim.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, hingga dokter sangat mendesak, terutama di daerah-daerah terpencil.
"Kami menemukan bahwa ada desa-desa yang bahkan tidak memiliki tenaga kesehatan sama sekali, sehingga pelayanan kesehatan dasar di sana sangat terbatas," ujar Abdul Sahid, Rabu, 13 November 2024.
Situasi ini dinilai berdampak serius pada pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap perawatan dan pengobatan yang layak.
Tanpa kehadiran tenaga medis, masyarakat di desa terpencil harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Abdul Sahid menegaskan, hal ini memerlukan perhatian segera dari pemerintah daerah, terutama bagi wilayah yang sulit diakses.
Fraksi Golkar DPRD Kotim meminta Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait untuk melakukan pendataan ulang tentang sebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kotim.
Pendataan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan akurat terkait kebutuhan tenaga kesehatan di setiap desa dan kecamatan.
"Pendataan ini penting agar pemerintah tahu di mana saja kekurangan tenaga kesehatan terjadi, sehingga dapat segera diatasi," kata Abdul Sahid.
Abdul Sahid menyarankan agar pemerintah daerah mulai menyusun perencanaan tenaga kesehatan yang proporsional dan merata berbasis desa dan kecamatan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap desa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah.
"Kami mendorong agar pada tahun 2025, rencana distribusi tenaga kesehatan ini bisa mulai diimplementasikan, sehingga tidak ada lagi desa yang tidak terjangkau oleh tenaga medis," tambahnya.
Untuk mendukung hal ini, Abdul Sahid juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil.
Insentif ini bisa menjadi solusi untuk menarik minat tenaga medis agar mau mengabdi di daerah yang selama ini kekurangan tenaga kesehatan. Dengan begitu, distribusi tenaga kesehatan dapat lebih merata.
Di samping itu, Fraksi Golkar berharap agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik di dalam maupun luar daerah, guna meningkatkan jumlah lulusan yang bersedia bekerja di Kotim.
"Kerja sama ini dapat membantu mencetak tenaga kesehatan yang siap bekerja di Kotim, khususnya di wilayah yang masih kekurangan. Kami berharap agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tempat tinggal mereka jauh dari fasilitas kesehatan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
