BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 19 November 2024.
FGD ini bertujuan untuk memformulasikan dan menyusun program yang sesuai dengan upaya transformasi dan pencapaian indikator pembangunan, seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045. Kegiatan ini berfokus pada pencapaian 5 sasaran visi dan 45 indikator pembangunan yang telah disusun secara kuantitatif oleh Pemerintah.
Dalam sambutannya, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah untuk tahun 2025-2045 akan mengacu pada visi yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah, visi yang diusung adalah, "Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan."
Leonard menambahkan bahwa tantangan berikutnya adalah memformulasikan dan menyusun program dan kegiatan yang mendukung transformasi menuju pencapaian target pembangunan. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada 8 misi ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJPD.
“Penyusunan program dan kegiatan harus mendukung pelaksanaan misi tersebut dengan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil yang terukur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leonard menjelaskan bahwa untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu perlu diubah. Selain reformasi, transformasi yang melibatkan perubahan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, sangat penting. Salah satunya adalah transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, dengan fokus pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
“Transformasi ekonomi mengarah pada ekonomi hijau dan biru, yang mengubah paradigma dari eksploitasi menuju hilirisasi,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional atau hanya menyalin program sebelumnya. Sebaliknya, program harus dirancang dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berdampak, menggunakan teori perubahan (Theory of Change) dan logical framework yang didukung oleh analisis kesenjangan (gap analysis).
"Pendekatan ini bertujuan agar setiap program yang disusun dapat terukur secara kuantitatif dan terkoordinasi dengan anggaran yang jelas," tambahnya.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Kerjasama Bappedalitbang Prov. Kalteng Yoyo, Tenaga Ahli Daemeter Consulting Solichin Mahuri, Tenaga Ahli FCPF-CP PMU Sub Nasional Kalimantan Timur Sarah Agustiorini, serta perwakilan dari OPD dan Bappeda se-Kalimantan Tengah. (TIM BORNEONEWS)
