BORNEONEWS, Palangka Raya – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa, 19 November 2024.
Dalam sambutannya, Yuas Elko mengungkapkan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan "Kalteng Bebas Kabut Asap", yang harus dijalankan secara bersama oleh seluruh pihak untuk mencapai kehidupan dan pembangunan yang berkualitas di provinsi ini. “Saya mengapresiasi semua pihak yang terus bekerja keras mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2024,” ungkap Yuas Elko.
Yuas Elko menambahkan bahwa Karhutla merupakan bencana bertipe slow-onset, yang artinya berkembang secara bertahap sehingga dapat diamati dan dilakukan pengendalian. Pada umumnya, risiko Karhutla meningkat saat memasuki musim kemarau, oleh karena itu pengendalian Karhutla harus dimaksimalkan pada tahap pencegahan atau pra-bencana.
“Untuk tahun 2024, Pemprov Kalteng meningkatkan kesiapsiagaan dengan melaksanakan inovasi Aktivasi Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di 64 lokasi di 14 Kabupaten/Kota. Pos ini mulai diaktifkan pada musim kemarau sesuai prediksi BMKG,” ujarnya.
Yuas Elko juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024, Pemprov Kalteng tidak menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla karena tingkat kesiapsiagaan sudah cukup baik. Selain itu, ia menegaskan bahwa bencana, termasuk Karhutla, memberikan dampak luas pada seluruh masyarakat, bukan hanya pada daerah tertentu.
“Karhutla bukan hanya masalah daerah tertentu, tetapi masalah kita semua. Mari bersama-sama kita lakukan pengendalian Karhutla sesuai regulasi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Kalteng bebas dari bencana Karhutla,” tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng, Ahmad Toyib, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian Karhutla tahun 2024 dan menyinergikan rencana pengendalian Karhutla tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah. Rakor ini bertujuan agar pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengendalian Karhutla dapat dilaksanakan dengan efektif pada tahun 2025.
“Pos Lapangan yang diaktifkan sepanjang musim kemarau sangat efektif dalam pengendalian Karhutla. Oleh karena itu, dukungan dari Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam bentuk pengalokasian anggaran yang memadai sangat diperlukan,” ujar Ahmad Toyib.
Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, Thomas Tandi Bua, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, Plh. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Pramudya Ananta Boga, serta Kepala BMKG Kalimantan Tengah.
Rakor ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari berbagai instansi, termasuk BPBPK, UPT KPH Dinas Kehutanan, BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan Badan Keuangan se-Kalimantan Tengah. Kegiatan rakor ini berlangsung selama dua hari, dari 19 hingga 20 November 2024. (TIM BORNEONEWS)
