BORNEONEWS, Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, Senin, 18 November 2024.
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Tahun 2025 akan menjadi titik awal untuk memulai langkah-langkah menuju Indonesia Emas 2045. Pencapaian tersebut direncanakan dengan kebijakan, sasaran, dan indikator utama pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk provinsi dan kabupaten/kota.
Leonard menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan integrasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi, misi, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta 8 Misi Asta Cita sebagai prioritas pembangunan. Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan segera menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD untuk 2025-2029, yang selaras dengan RPJMN yang akan ditetapkan pada Januari 2025.
Menurut Leonard, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu mengubah pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada transformasi menyeluruh. Salah satu langkah utama adalah penerapan Ekonomi Hijau, yang menekankan pada pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pembangunan rendah karbon,” ujarnya.
Leonard juga menekankan bahwa Kalimantan Tengah, yang kaya akan sumber daya alam, memiliki posisi penting dalam menjaga kelestarian alam melalui ekonomi hijau. Ia menyarankan agar pelestarian lingkungan tidak dianggap sebagai penghambat, tetapi sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalimantan Tengah bisa mengambil peran penting dalam skema perdagangan karbon dan green funding untuk menjaga kelestarian alam dan memacu perekonomian daerah," lanjut Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menjelaskan beberapa langkah konkret dalam penerapan ekonomi hijau, seperti pengembangan transportasi ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular, pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan, serta penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor. Ia juga menekankan pentingnya penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal untuk mendukung produk hijau.
Kalimantan Tengah juga berperan dalam upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission pada 2060, yang merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mengatasi perubahan iklim. Leonard optimis, dengan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon, Kalimantan Tengah akan menjadi penyokong utama dalam tujuan tersebut.
Rapat Konsultasi PDRB dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas/Badan/Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan Kalimantan Tengah. (TIM BORNEONEWS)
