BORNEONEWS, Sampit – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menyoroti kondisi alat berat milik Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) setempat banyak mengalami kerusakan.
Hal ini terungkap setelah pihak DPRD melakukan kunjungan langsung ke lapangan dalam rangka pembahasan anggaran.
"Kami tidak hanya mendengar laporan dari Kepala Dinas. Lebih baik kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. Banyak alat berat yang tidak bisa dimanfaatkan karena rusak, bahkan untuk digunakan sendiri saja masih kekurangan," kata Mariani, Rabu, 20 November 2024.
Dari hasil kunjungan tersebut, diketahui bahwa beberapa alat berat seperti truk, ekskavator, grader dan lainnya banyak dalam kondisi rusak berat. Hanya beberapa unit yang masih berfungsi yaitu 2 ekskavator mini, 1 ekskavator besar, 1 ekskavator amfibi, dan 2 truk.
Mariani menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat berat baru. Padahal beberapa alat berat sudah tidak layak pakai karena usianya sudah mencapai 20-30 tahun.
Saat ini, kebutuhan alat berat semakin mendesak, terutama untuk menghadapi musim banjir di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kota Besi. "Ada permintaan dari desa-desa untuk pengerukan sungai dan penanganan banjir, tetapi alat beratnya tidak tersedia," ujarnya.
Kerusakan alat berat di Dinas SDABMBKPRKP menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada pelayanan publik. Dengan hanya empat alat berat yang masih berfungsi di tingkat kabupaten, beban kerja semakin berat dan masyarakat di daerah terdampak banjir harus antre untuk mendapatkan layanan.
Pihaknya mendorong agar barang-barang yang sudah tidak layak pakai segera dilelang sesuai regulasi. Hasil lelang diharapkan dapat membantu mendukung pengadaan alat berat baru.
"Kami meminta agar alat-alat berat yang rusak atau tidak dapat digunakan segera dilelang. Regulasi ini perlu diperhatikan agar aset-aset yang sudah usang dilelang, kemudian pemerintah daerah membeli sejumlah alat berat baru agar bisa dimanfaatkan kembali selain untuk layanan masyarakat bisa juga disewakan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegas Mariani.
Namun, ia mengakui bahwa pengadaan baru sulit direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan lain, seperti program makan bergizi sehat untuk anak sekolah yang mengalokasikan 2,5 persen dari APBD.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan pengadaan alat berat baru untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kotim. Alat berat yang memadai tidak hanya membantu pelayanan masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan PAD ke depan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
