BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur, mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran bagi program makan sehat, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat di daerah.
"Memang banyak usulan program tambahan untuk 2025, tetapi program makan bergizi dari presiden harus menjadi prioritas dan dianggarkan," kata Rudianur, Kamis, 21 November 2024.
Rudianur mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan program ini karena bisa saja implementasinya diperintahkan dalam waktu dekat. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, Rudianur menyadari bahwa menyiapkan dana tambahan untuk program ini adalah tantangan, namun tetap harus dilakukan karena bersifat wajib.
“Memang agak berat melihat kondisi anggaran kita saat ini, tapi program ini tetap harus dianggarkan. Ke depan, kita semua harus berjuang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu mendanai berbagai kebutuhan di 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika program makan sehat tidak dimasukkan dalam APBD 2025, maka pemerintah daerah akan kesulitan mencari sumber dana tambahan, yang berpotensi menggeser anggaran lain yang sudah menjadi hak dan kewajiban masyarakat.
--page
Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD Kotim, Sanggul Lumban Gaol, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk program makan sehat. Estimasi anggaran yang disediakan berkisar antara Rp10 miliar hingga Rp13 miliar untuk pelaksanaan program ini di Kotim.
"Program makan sehat adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Jika tidak dianggarkan sejak awal, nanti bisa tiba-tiba diperintahkan pusat untuk dilaksanakan seperti petir di siang hari. Oleh karena itu, TAPD telah menyiapkan anggaran agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Sanggul.
Dengan adanya sinergi antara DPRD dan TAPD, diharapkan program makan sehat dapat dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat, sekaligus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Kotim pada 2025. (DEWI PATMALASARI/Y)
