BORNEONEWS, Barito Selatan - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Karena itu, lima anggota DPRD Kalteng yang melakukan reses ke Barito Selatan, meminta pengusaha perkebunan besar, dan warga mentaati larangan membakar lahan tersebut.

Anggota DPRD Kalteng, dari Partai Gerindra, Zain Alkim, mengemukakan hal itu, saat melaksanakan reses ke Barito Selatan, Rabu (7/9/2016) sore, diaula Setda setempat. Zain datang bersama rekannya, anggota DPRD Kalteng dari dapil IV, yaitu Ketua tim Hj Agus Susilasani, Moh Anderiansyah, Walter Penyang dan Abdul Hadi.

Mereka menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang belakangan masih sering terjadi di Kalteng. Bahkan kelima politisi dari sejumlah parpol tersebut juga ‘mewarning’ pengusaha perkebunan besar yang cenderung melakukan pembakaran lahan besar-besaran guna membuka lahan perkebunannya.

“Kalau sampai diketahui membakar hutan dalam jumlah besar, sangsi hukumnya sangat berat. Hal ini kami peringatkan kepada pengusaha perkebunan besar yang biasanya sering membakar lahan dalam jumlah besar,” kata Zain Alkim kepada Borneonews usai reses. 

Ditempat yang sama, Hj Agus Susilasani, Anderiansyah, Walter Penyang dan Abdul Hadi secara bergantian menyatakan, tujuan reses mereka ke Barsel untuk menjaring aspirasi masyarakat yang notabene aspirasi pemerintah untuk pembangunan.

Maksudnya,  agar program pembangunan Barito Selatan bisa dimasukan lewat anggaran provinsi maupun pusat. Tanpa adanya data usulan sebut politisi partai Nasdem, Agus Susilasani, pihaknya akan kesulitan terkait apa yang diperlukan oleh daerah.

“Yang pasti sebelum akhir September nanti, data tertulis dari Barito Selatan sudah bisa masuk ke DPRD provinsi Kalteng untuk dibahas,” timpal wakil rakyat dari PKB Anderiansyah, diamini Walter Penyang dari Golkar dan Abdul Hadi dari PPP tersebut.

Sementara itu mewakili Bupati Barsel Asisten II Setda Barsel, Suhardi  sangat mengapresiasi terhadap maksud dan tujuan reses para wakil rakyat dapil Kalteng IV tersebut.

“Terkait hal ini kita akan koordinasikan lebih dahulu ke atasan termasuk ke sejumlah SKPD agar membuat data usulan terkait apa yang diperlukan guna diusulkan lewat DPRD provinsi,” ucap dia. (Uriutu Djaper/N).