BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) akan secara langsung meningkatkan daya saing industri prioritas.
Wamenperin Faisol di Jakarta, Jumat menyatakan industri prioritas tersebut, antara lain industri berbasis sumber daya alam, seperti hayati dan hilirisasi tambang, serta industri dasar, yakni kimia dasar dan logam.
Selanjutnya, industri berteknologi menengah dan tinggi yakni perkapalan, otomotif, kimia hilir, farmasi, kedirgantaraan, elektronik dan digital, serta industri padat karya terampil yaitu makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki.
"Saya berharap percepatan implementasi strategi standardisasi di sektor industri prioritas ini dapat meningkatkan daya saing industri kita, yang pada gilirannya akan semakin mendongkrak daya saing negara kita yang tahun ini baru menempati posisi ke-27 dunia,” kata dia.
Oleh karena itu, ia mengatakan untuk meningkatkan penerapan standardisasi di industri prioritas, pihaknya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi SNI.
Menurut dia, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk merumuskan, menerapkan, memberlakukan, serta mengawasi penerapan SNI di berbagai sektor industri.
“Secara keseluruhan, Kemenperin berperan sebagai penggerak utama penerapan standardisasi yang mendukung kualitas produk, efisiensi industri, serta daya saing Indonesia di pasar internasional,” katanya.
--page
Pihaknya juga terus meningkatkan penerapan standardisasi produk industri yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas pada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri.
Sebagai implementasi Permenperin 45/2022, Kemenperin telah menerbitkan 33 Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib, 12 Permenperin dalam proses pengundangan dan akan segera terbit, 11 Permenperin yang akan segera diharmonisasi, dan delapan Permenperin dalam proses pembahasan dengan stakeholders. Secara keseluruhan sebanyak 130 SNI bidang industri diwajibkan pada tahun 2024 ini.
“Saya mengajak untuk meningkatkan pengembangan standardisasi dengan mempererat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, akademisi, masyarakat, dan stakeholder yang terkait, demi membangun budaya standardisasi yang kuat,” ujarnya.
ANTARA
