BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, mengatakan biang kerok kerusakan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun disebabkan oleh muatan kendaraan yang melebihi tonase.
Hal ini menunjukkan keprihatinannya terhadap infrastruktur di daerah tersebut. Ia meminta agar Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan aktivitas perusahaan besar swasta (PBS) yang menggunakan jalan tersebut.
"Langkah pengendalian terhadap PBS dapat mencakup mengoptimalkan pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi batas tonase melalui pos timbang atau pengawasan langsung di jalan," katanya, Sabtu, 23 November 2024.
Arton juga menyebut dibutuhkan kerja sama dengan PBS untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan yang mereka gunakan, baik melalui kontribusi dana maupun program corporate social responsibility (CSR).
"Dan jika memungkinkan, pemerintah dapat mendorong perbaikan kualitas jalan atau membangun jalur khusus untuk kendaraan berat yang digunakan oleh PBS," tambahnya.
Tidak hanya itu, politisi Partai PDI-Perjuangan ini menyampaikan bahwa harus diberikan sanksi kepada PBS yang terbukti melanggar aturan tonase atau tidak berkontribusi dalam perawatan jalan.
"Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan jalan tetap berfungsi dengan baik dan mendukung aktivitas masyarakat. Pengendalian terhadap penggunaan jalan juga akan mencegah kerusakan yang lebih parah," tutupnya. (MARINI/H)
